Kamis, 12 Juni 2014

Tirani dan IMAJINASI

arah mana yang akan dipilih ?
arah yang salah terkadang menunjukkan jalan kebenaran dan arah yang benar belum tentu memberikan pengalaman 
kalimat diatas sangat memberikan inspirasi buat para kawan kawan MAPALA - mahasiswa pecinta alam dalam melakukan pendakian dan kegiatan alam bebas, namun masih ada relevansinya dengan kegiatan bermasyarakat. contoh kecil :
  1. ada pendapat ketika jalan rusak yang sudah dibangun atau di cor kemudian dipasang polisi tidur, sebagian orang menganggap membuat bahaya pelintas jalan karena harus mengatur kecepatannya dan sebagian orang bersyukur karena bisa mengurangi tingkat kecelakaan pejalan kaki
  2. berikutnya, banyaknya portal yang dipasang bahkan disetiap gang guna mempersempit gerak para si-tangan panjang dan pelaku kejahatan dimalam hari. untuk sebagian orang menghambat akses masuk penghuni
  3. silahkan isi sendiri jika punya contoh lain......


fenomena diatas sering mengajarkan kita untuk bisa melihat peristiwa dari sisi yang berbeda, namun tidak semua orang ingin atau mau melakukan hal tersebut terlebih karena orang tersebut memiliki jabatan atau kekuasaan yang melekat. artinya yang berbicara adalah ego-jabatan mereka bukan sisi manusia atau bahasa kerennya "Humanis" bukan grub band-yah.

pergantian kepemimpinan atau pejabat baik RT, RW, LMK. ( lurah tidak termasuk karena ditunjuk langsung dari dinas terkait ) banyak diwarnai oleh ego-jabatan, takut kehilangan kekuasaan, atau bahkan sudah menjadi " nafkah" hidup sehari - hari. jabatan -jabatan yang disebut diatas adalah fungsi sosial dimasyarakat dan memang tidak semua orang ingin bercita-cita menjadi RT, RW atau LMK karena waktu kecil dulu jawabannya pasti jadi dokter, pilot atau insinyur.

begitu panjang tanggung jawab moral dan sosial jabatan RT,RW dan LMK juga ditegaskan oleh bapak Camat pada pelantikan yang dilakukan baru baru ini di Kelurahan membuktikan bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan mereka dalam melaksanakan aturan, kebijakan di wilayah setempat.

namun mari kita telaah mengapa masih ada beberapa RT, RW atau LMK yang seharunya menjadikan pelayan dan pelaku pemberdayaan masyarakat malah membuat masyarakat jadi tidak berdaya. sebut saja pungli, penyewaan lapak diatas got, KTP ganda dll. tanya kenapa...

ini terjadi karena jam kerja mereka tidak berimbang jika dibandingkan dengan karyawan kantoran 8 Jam sehari, karyawan pemerintahan katakanlah sama 8 jam walau dalam kenyataannya kurang dari itu.
sekarang kita tanya jam kerja bapak - bapak RT, RW jawabannya : 24 Jam, & 7 Hari Seminggu, Ya karena
memang dalam pergub dan perda tidak pernah tertera  aturan kerja mereka namun mohon maaf benefit yang diberikan kepada mereka bisa dibilang tidak berimbang.

kita semua tahu kalau karyawan ada paket remunerasi karyawan, kalau PNS ada tunjangan ini dan itu dengan cap abdi negara nah kalau dibandingkan dengan mereka ( RT.RW).

trus adakah solusinya ? baik saya coba tanya kepada kawan IMAJINASI.......
ini sarannya :

  1. Setiap RT atau RW maksimal 2 kali atau 3 kali boleh menjabat jika tidak repot. harus ada regenerasi
  2. RT dan RW diberikan pelatihan ( kelurganya juga boleh ). pelatihan ketrampilan kerajinan rumah tangga yang bisa menghasilkan produk atau jasa dll yang penting no 2
  3. diberikan kucuran modal investasi yang dikelola oleh Koperasi tingkat kelurahan, juga bertanggung jawab untuk menampung produk atau jasa untuk diserap ke masyarakat atau pasar
  4. jika ada yang bandel atau tidak bertanggung jawab atas dana yang diberikan berikan punish atau reward.
  5. silahkan ditambah jika ada masukan....................

gimana apa saran atau masukan bisa diterima ? jika belum ya tar ditanya lagi ke kawan IMAJINASI.

nah jika tidak ada solusi dari para pemangku jabatan khususnya DPRD DKI yang katanya perwalikan rakyat ( karena RT RW juga rakyat ) kita akan menemukan kejadian kejadian berikut :

  1. RT atau RW yang tidak mau diganti karena banyak "sampingan - sampingan di wilayah dengan mengatasnamakan iuran kas ( kebersihan & keamanan ) yang masuk kantong oknum
  2. perebutan lahan basah, lahan parkir dan lahan sumbangan 
  3. menjadikan keluarganya bagian tangan mereka entah jadi pokja atau kader yang penting "Honor"nya masuk, bahkan memaksakan anggota keluarganya yang belum tentu mau dan kompeten yang penting" jatahnya masuk
  4. mau urus ktp atau izin apa ajah bisa diatur yang penting " pelancarnya". inilah dosa masa lalu yang masih dibawa hingga kini namun dengan adanya layanan prima semoga bisa teratasi
  5. jka ada tambahan silahkan ditambah...........

5 poin diatas adalah PR dari abdi negara yang katanya pelayan masyarakat serta diberikan gaji dan benefit yang sesuai, please jangan bergantung kepada para pejabat sosial ( RT RW ) yang jauh berbeda jam kerja dan benefitnya mereka gak dapat pensiun. mungkin bisa diusulkan juga tuh RT RW diberikan uang pensiun karena abdi dan kontribusi mereka

kawan IMAJINASI bilang cukup dulu ceritanya karena harus mandi dan gosok gigi.

oh ya kawan jangan lupa, Hukum Sosial lebih tinggi akibatnya dari hukum lainnya.
sebagai penutup :

Kami diam bukan karena Takut
kami Diam bukan karena Tunduk
Diam Kami bukan karena Takluk
Tangan ini takkan Diam dan terus menulis
Diam kami untuk belajar
kami Diam untuk berserikat
Kami Diam untuk bertambah Kuat
Diam Kami dan bertambah Solid
Tunduk Kami untuk Kejujuran
Takluk Kami untuk kesejahteraan
Takut Kami akan kematian
puisi ini dibuat oleh " kawan IMAJINASI

untuk bergabung dengan kawan IMAJINASI bisa kirim email ke : pusgemasrw06@gmail.com
kita akan membuat mailing list dan betukar pikiran perihal pemberdayaan masyarakat.
jika ada keberhasilan pembangunan di wilayahmu coba kirim juga ya gambar dan ceritanya

1 komentar:

  1. Tanggal 9 Juli nanti masyarakat Indonesia akan memilih presiden dan wakilnya untuk menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Dengan bergantinya kepemimpinan, maka banyak pula harapan baru dari segelintir permasalahan yang ‎dialami selama ini.

    Ketua Forum RT/RW Jabar Achyat Kartamiharja mengatakan, pihaknya ‎berharap presiden yang baru bisa lebih memberdayakan peran Ketua RT dan RW sebagai tonggak dasar pemerintahan di daerah.

    "Kita menginginkan agar presiden yang baru memberdayakan kelembagaan pada level RT dan RW. Saat ini RT dan RW selalu dipandang sebelah mata," ucap Achyat kepada wartawan disela-sela pemberian dukungan terhadap capres-cawapres nomor urut 2 Jokowi-JK, di Jalan Anggrek, Kota Bandung, Kamis (12/6/2014).

    Selain itu, pihaknya juga berharap presiden yang baru bisa memberikan perhatian yang lebih berupa gaji atau intensif kepada para pengurus RT dan RW yang layak‎. "Jangan sampai kita harus mengemis-ngemis meminta yang layak (gaji). Seharusnya pemerintah bisa berinisiatif," tutur Achyat yang sudah menjabat sebagai Ketua RT di Arcamanik selama 15 tahun tersebut.

    Di tempat yang sama, Ketua Forum RT/RW Kabupaten Bandung Muhamad Yus Rusmana menjelaskan, saat ini para Ketua RW hanya mendapat dana operasional sebesar Rp300 ribu yang dibayar pertiga bulan.

    "Tapi itu bukan honor, hanya biaya operasional saja. Seharusnya kami yang sama-sama kerja dengan pemerintah bisa mendapatkan sesuatu yang kami anggap layak," ucap Ketua RW 14, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tersebut.

    Sementara itu, Ketua Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Jumhur Hidayat, mendukung bentuk harapan Forum RT/RW terhadap presiden dan wakilnya yang akan memimpin Indonesia hingga lima tahun ke depan.

    Menurut mantan Kepala BNP2TKI itu, pemerintah yang memiliki tujuan pelayanan publik seharusnya bisa memberdayakan para ketua RT atau RW sebagai corong pemerintahan dalam hal sosialisasi atau mengabarkan sesuatu hal.

    "Tapi negara ini tidak punya mekanisme memberdayakan mereka sebagai pelayan publik. Kalau mereka bisa diberdayakan, setidaknya mereka bisa menjadi pengambil keputusan di tingkat kewilayahan," bebernya.

    Jumhur menilai, jika hal itu bisa diwujudkan oleh presiden dan wakilnya maka bukan tidak mungkin pelayanan pemerintah, informasi, atau pun sosialisasi program pemerintah bisa langsung mengena dan diterima oleh masyarakat.

    Saat ini, di Jabar terdapat sekira 185.600 RT yang terdapat di 48.147 RW, yang berada di 5.245 kelurahan di tingkat 626 kecamatan yang ada.

    Untuk diketahui, saat ini Forum RT/RW bergabung bersama ARM untuk mendukung capres-cawapres nomor urut 2 Jokowi-Jk, dalam Pilpres 2014 ini.

    BalasHapus

Saran dan Masukan silahkan

Arsip Blog

Pengikut

Linkedin

Kontributor