Ruang Terbuka Hijau tanggung jawab siapa sih ?

Hingga kini, kota Jakarta masih kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Padahal, sesuai aturan, setiap daerah wajib memiliki RTH minimal 30 persen dari total luas wilayah. Saat ini, kota Jakarta baru memiliki RTH seluas 9,8 persen. Karenanya, upaya penambahan ruang terbuka hijau dengan melakukan penanaman pohon terus digalakkan Pemprov DKI Jakarta.

Namun demikian, keberadaan pohon-pohon tersebut, terutama yang kondisinya rindang maupun berukuran besar juga menjadi momok tersendiri bagi warga. Terlebih saat musim penghujan seperti saat ini yang kerap disertai angin kencang, dimana banyak terjadi pohon tumbang yang tak jarang memakan korban.  

Untuk mengantisipasi pohon tumbang, berbagai upaya telah dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Salah satunya dengan mengidentifikasi pohon-pohon yang rawan tumbang. Sayangnya, identifikasi yang dilakukan sejauh ini belum maksimal mengingat jumlah pohon besar di ibu kota hingga kini jumlahnya mencapai 4,5 juta pohon. Dari jumlah itu, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta baru meneliti sebanyak 80 ribu pohon saja.

Untuk mengetahui langkah apa yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dalam mengantisipasi pohon tumbang, khususnya saat musim penghujan seperti saat ini, berikut petikan wawancara beritajakarta.com dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Chatarina Suryowati.



Berapa banyak pohon besar yang ada di Jakarta dan seperti apa kondisinya?

Saat ini, jumlah pohon besar di Jakarta tercatat mencapai 4,5 juta pohon. Sementara itu, kami baru melakukan penelitian terhadap 80 ribu pohon besar. Sebanyak 30 persen diantaranya memang rawan tumbang, dengan kondisi akar terpotong, batang keropos, kemiringannya hingga 30 derajat, serta daun rimbun. Jika berat sekali risikonya seperti pohon sudah hampir mati atau hampir roboh, tentu akan langsung ditebang.

Lalu bagaimana dengan kondisi pohon yang belum diteliti?

Kami melakukan penelitian sejak 2007. Untuk melakukan penelitian dibutuhkan biaya yang besar. Namun anggaran yang tersedia untuk penelitian ini sangatlah kecil, sehingga dirasa sulit untuk mempercepat penelitian. Pada 2011, anggaran yang tersedia untuk melakukan penelitian yakni sebesar Rp 200 juta. Penelitian terhadap pohon-pohon besar akan terus dilakukan secara bertahap. Masih ada sebanyak 4,420 juta pohon yang belum diteliti kerawanannya.

Tindakan apa yang diambil untuk mengatasi pohon rawan tumbang?

Perawatan terhadap pohon-pohon besar dilakukan secara berkala, yakni dengan melakukan pemangkasan terhadap pohon yang rimbun. Selain itu melakukan patroli, dengan mengawasi kondisi pohon. Jika terpadapat pohon yang keropos maka segera ditebang agar tidak membahayakan. Namun demikian, kami tidak bisa memprediksi secara pasti di wilayah mana saja yang terdapat pohon rawan tumbang. Sebab beberapa kasus pohon tumbang, bukan karena kondisi batang atau akar yang keropos, melainkan karena hujan deras disertai angin. Terlebih saat angin kencang, sehingga melebihi kemampuan pohon.

Apakah ada ganti rugi terhadap masyarakat yang dirugikan akibat pohon tumbang?

Sesuai dengan aturan, masyarakat yang dirugikan akan mendapatkan ganti rugi maksimal Rp 10 juta. Ganti rugi disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan. Dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan, seperti foto kejadian, surat keterangan polisi, STNK, dan BPKB jika kendaraan tertimpa pohon. Masyarakat bisa langsung melapor ke kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta di Jalan KS Tubun nomor 1, Jakarta Pusat.

Upaya lain yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk meminimalisir korban pohon tumbang?

Ada baiknya saat hujan deras disertai angin kencang, masyarakat tidak berteduh di bawah pohon besar. Selain itu, pihaknya juga telah menyediakan posko pohon tumbang. Sehingga masyarakat dapat melaporkan dengan cepat jika ada pohon tumbang disekitarnya. Dengan begitu penanganan pohon tumbang bisa dengan cepat dilakukan. Nomor telepon posko pohon tumbang yakni 021-53674133 atau 021-53650412. Petugas akan siaga selama 24 jam, sehingga jika ada laporan mengenai pohon tumbang dapat segera ditangani.


penulis tergerak ingin sedikit komentar perihal kekurangna dana penelitian guna mengetahui pohon yang masih kuat atau rawan. apakah ini sepenuhnya tanggung jawab Pemda DKI khususnya dinas pertamanan ? ada BPLHD juga KLH dalam hal ini masih berkaitan erat tentang isunya dan juga di DKI Jakarta ini banyak sekali LSM atau bahkan dana CSR yang dapat dikelola untuk kepentingan umum khususnya warga DKI. jika kita mengikuti AMDAL dalam membangun bangunan dan aturan-aturan lainnya pastinya Jakarta kota kite gak akan kekurangan  ruang terbuka hijau. yang jadi persoalan adalah komitmen pemerintah dalam menerapkan aturan - aturan tersebut. contoh kecil di daerah kami di kelurahan wijaya kusuma dimana semua orang sudah mengetahui masalah kepemilikan hak tanah masih banyak yang simpang siur sampai - sampai tanah jalur bisa didirikan bangunan.


menurut hemat saya adalah jika maslahnya adalah anggaran atau dana pastinya tidak akan pernah cukup namun jika kita bekerja berdasarkan apa yang kita bisa lakukan buat indonesia ditambah semangat perubahan