Rabu, 14 Maret 2012

Jangan Asal Pilih Gubernur DKI 2012

VIVAnews – Pertarungan memperebutkan kursi DKI Jakarta 1 semakin dekat. Hawa politik di Ibukota RI itu pun semakin panas, sepanas kota yang pengap terperangkap asap kendaraan. Partai-partai besar mulai memunculkan jago-jagonya.

Tinggal menghitung waktu sebelum mereka mengumumkan calon resmi yang hendak mereka usung menjadi calon gubernur DKI Jakarta periode lima tahun ke depan. Siapa sajakah figur-figur di DKI yang saat ini mengemuka dari kalangan partai politik?


Foke dan Nachrowi

Mari kita mulai dari figur yang digadang-gadang oleh Partai Demokrat. Partai yang dilahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memiliki dua calon potensial guna dimajukan ke pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Kedua calon itu adalah gubernur incumbent Fauzi Bowo dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli.
SBY secara pribadi merestui Fauzi Bowo alias Foke maju kembali menjadi cagub DKI Jakarta. “SBY mendukung Fauzi Bowo sejak lama,” kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok. Menurutnya, ada dua alasan kuat mengapa SBY menjatuhkan pilihannya kepada gubernur berkumis tebal yang telah lima tahun memimpin DKI Jakarta itu.

Alasan pertama, Foke adalah kader Demokrat. “Dia juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat,” kata Mubarok. Dewan Pembina Partai Demokrat sendiri diketuai oleh SBY. Sementara alasan kedua, hasil survei eksternal maupun internal Demokrat menunjukkan perolehan suara Foke masih relatif lebih tinggi dibanding figur-figur lainnya.

Foke sendiri mengakui sudah mendapat restu dari SBY. “Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menyampaikan bahwa amanah Partai Demokrat untuk maju dalam Pilkada mendatang di Jakarta diberikan kepada saya,” kata Foke di acara Rapat Koordinasi Nasional PKS di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 5 Maret 2012.

Namun restu SBY yang turun kepada Foke tidak lantas berarti dia tidak mempunyai rival di tingkat internal partai. Sebab, selang dua hari sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap Nachrowi Ramli.

“Saya sama Pak Nachrowi punya hubungan lahir batin. Dia jadi calon presiden saja saya dukung,” tegas Anas dalam pelantikan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 3 Maret 2012. Lantas siapa yang kemungkinan bakal lolos menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrat, Foke atau Nachrowi?

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan, memberikan jawaban lugas. Menurutnya, Foke berpeluang lebih besar untuk diusung Demokrat. “Foke kan incumbent dari Demokrat dan anggota Dewan Pembina Demokrat,” kata Syarief di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 6 Maret 2012.

Foke sendiri tampak hadir di Rakornas Partai Keadilan Sejahtera, Senin kemarin. Meski Foke dan PKS menampik kehadiran Foke di sana merupakan bagian dari pendekatan politik, namun banyak pihak mau-tak mau mengait-ngaitkannya.

Pasalnya, PKS saat ini sedang mencari pasangan bagi calonnya sendiri yang akan diusung di pilkada DKI, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana. PKS sebelumnya sempat mengatakan Triwisaksana alias Bang Sani tidak diplot khusus menjadi calon gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta. Artinya, posisinya fleksibel sehingga terbuka kemungkinan untuk dipasangkan dengan calon dari partai lain.

Kembali ke Foke, pada akhirnya keputusan mengenai siapa yang akan dimajukan Demokrat menjadi cagub DKI Jakarta berada di tangan Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Itu otoritas Majelis Tinggi yang di dalamnya antara lain ada Pak SBY, Marzuki Alie, Andi Mallarangeng, Amir Syamsuddin, Anas Urbaningrum, Ibas Yudhoyono,” kata Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustopa.

Alex Noerdin dan Tantowi Yahya

Kita beralih ke calon-calon dari Partai Golkar. Partai berlambang beringin ini juga mempunyai dua jagoan yang berpotensi diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2012. Mereka adalah Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya.
Alex Noerdin selangkah lebih maju dari Tantowi dengan bermanuver mendekati Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski belum resmi menjadi calon Golkar, Alex hadir di Musyawarah Khusus Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta, Minggu kemarin. Ia mengaku hadir dalam kapasitasnya selaku individu, bukan wakil Partai Golkar.

Dalam Musyawarah PPP itu, Alex memaparkan visi, misi, serta program-programnya guna mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta. Ia berpidato persis layaknya sedang berkampanye. Salah seorang kader PPP lalu bertanya kepada Alex, “Kami menyediakan calon ‘istri’ yang sangat berkualitas. Apa yang mau diberikan Pak Alex kepada PPP?”
Alex pun sigap bertanya balik, “Apa maunya PPP?”
Manuver Alex Noerdin itu tidak membuat berang Golkar. Sebaliknya, Golkar mempersilakan Alex meneruskan upayanya. “Komunikasi semacam itu dibenarkan. Silakan saja seluruh kandidat terbaik Golkar melakukan lobi supaya kemudian ada persenyawaan yang memungkinkan tumbuhnya benih-benih koalisi untuk mengusung calon gubernur,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso.

Golkar juga punya alasan tertentu sehingga mereka tak berkeberatan atas manuver Alex tersebut. “Posisi Golkar di DKI Jakarta memang tidak bisa mengusung calon gubernur sendirian. Harus berkoalisi,” kata Priyo.

Golkar selanjutnya mengakui kemungkinan mereka memang akan berkoalisi dengan PPP.

Namun keputusan final Golkar mengenai calon yang hendak mereka usung baru akan diumumkan Kamis pekan ini, 8 Maret 2012. Satu hal sudah pasti, Golkar tak akan lagi mengusung calon dari partai lain, termasuk Fauzi Bowo, calon yang mereka dukung pada pemilihan lima tahun silam.

Golkar menepis bila dikatakan kini berpaling dari Foke. “Justru Foke yang meninggalkan kami. Tadinya kan Foke di Golkar, setelah itu pindah ke partai lain,” kata Ade Komaruddin, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I Partai Golkar.

Fauzi Bowo memang sempat mengikuti Konvensi Partai Golkar pada tahun 2007. Ia merupakan satu-satunya peserta Konvensi Golkar yang kemudian diusung untuk jabatan gubernur. Namun belakangan setelah menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Foke menyeberang ke Partai Demokrat.

“Kami akan mencalonkan kader sendiri yang bisa menyelesaikan persoalan kemacetan dan banjir di Jakarta,” ucap Ade. Senada dengan Ade, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sehari sebelumnya juga megatakan, dengan nada diplomatis, “Kalau gubernur sekarang baik, cari yang lain yang juga baik."

Jokowi dan Prijanto

PDIP secara resmi menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon gubernur DKI Jakarta mulai 6 Maret 2012. Para calon yang mengikuti tes cagub DKI itu antara lain Walikota Solo Joko Widodo, mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Nono Sampono, anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP yang juga putra mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, Boy Bernardi Sadikin, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.
Sejauh ini, Jokowi dan Prijanto yang mendapat sorotan utama. Walikota Solo Joko Widodo menyatakan siap jika dia dipilih PDIP menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dari partai banteng itu. “Saya siap tarung,” tegas Jokowi di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Sementara Prijanto tampak malu-malu ketika ditanya soal kesiapannya menjadi cagub DKI Jakarta. Prijanto yang pada hari yang sama menghadapi sidang paripurna DPRD DKI mengenai pengunduran dirinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengaku tidak tahu apabila PDIP mengincar dirinya untuk diusung menjadi cagub DKI periode mendatang. “Saya tidak tahu. Baru dengar kabarnya,” kata dia, berkelit.

PDIP termasuk salah satu partai yang juga mengusung Fauzi Bowo dalam Pilgub DKI lalu. Kini, mereka mengaku belum memutuskan apakah hendak menggandeng Foke kembali atau tidak. “Kami lihat hasil tes cagub hari ini dulu. PDIP tidak mau asal punya calon,” tegas Tjahjo Kumolo.

Triwisaksana

Pria yang akrab disapa Bang Sani ini adalah calon yang pertama kali dideklarasikan oleh partai politik. PKS mengumumkan mengusung Bang Sani sebagai calon gubernur DKI Jakarta di hadapan ribuan kader dan simpatisan PKS pada Minggu kemarin di Sportmall Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Meski sudah resmi maju menjadi calon dari PKS, namun PKS belum memutuskan apakah Bang Sani akan diusung sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Keputusan soal itu akan disampaikan PKS menjelang penutupan pendaftaran pilkada DKI pada 19 Maret 2012.

Bang Sani sendiri mengaku siap menjadi gubernur ataupun wakil gubernur. “Saya sangat siap dicalonkan pada pilkada tahun ini,” kata dia. Menjadi calon gubernur atau wakil gubernur, ujarnya, sama saja. Dia pun siap berdampingan dengan siapa saja asal visi dan programnya cocok.

Menurutnya, pasangannya tidak harus berasal dari partai berbasis Islam. PKS saat ini sudah berkomunikasi dan bertemu dengan semua tokoh dari berbagai partai politik, termasuk dengan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang digadang-gadang Demokrat untuk dimajukan lagi dalam pemilihan gubernur DKI.

Wanda Hamidah

Walaupun belum resmi diusung Partai Amanat Nasional yang menaunginya sebagai Cagub DKI Jakarta, namun Wanda telah mendeklarasikan dirinya. Ia juga memimta dukungan dari segenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAN untuk maju ke pertarungan DKI 1. 


“Saya tidak bisa maju tanpa dukungan,” kata Wanda dalam acara Silaturahmi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dari PAN, di Jakarta Selatan, Selasa 28 Februari 2012 lalu. Wanda yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta mengaku cukup menguasai permasalahan kota Jakarta.

“Saya adalah anak Betawi. Ada banyak kandidat lain yang lahir dan besar bukan di Jakarta. Saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi ini saatnya saya membalas budi dengan memperbaiki ibukota tercinta,” tutur istri Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Cyril Raoul Hakim itu.

Wanda yang merupakan mantan model dan pembaca berita di salah satu stasiun televisi swasta itu juga yakin pengalamannya di organisasi dan DPRD DKI Jakarta tidak kalah dari kandidat lainnya. “Insya Allah saya tidak punya track record yang tidak baik,” katanya, hakulyakin. (kd)
• VIVAnews 

PENULIS MENGHIMBAU UNTUK BANYAK MENCARI INFORMASI PERIHAL SEPAK TERJANG DARI MASING - MASING CALON CAGUB DIATAS. JANGAN ASAL PILIH. GUNAKAN HAK PILIH ANDA SECARA BIJAKSANA DAN SUKARELA

18 komentar:

  1. PetaPolitik.Com – Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin hingga kini belum diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi wisma atlet SEA Games. Partai Demokrat pun mendesak KPK segera memeriksa Alex Noerdin.

    “Kok Alex Noerdin belum pernah? Tolong equal, biar adil ini,” ujar Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, di gedung DPR, Jakarta, Senin (27/2).

    Ruhut meminta Politisi Partai Golkar yang juga Gubernur Sumsel, Alex Noerdin diperiksa KPK karena merasa geram. Sebab nama-nama pimpinan partainya sering disebut-sebut dan diminta diperiksa KPK tetapi tidak dengan Alex Noerdin.

    “Maksud saya jangan menari-nari di atas gendang orang lain. Kepastian hukum bisa didapat di mana saja,” jelasnya.

    Ruhut mencontohkan, KPK juga harus membuka lagi masalah penjualan gas ke Cina. “Itu ketika era ibu Megawati,” katanya. Bahkan, lanjutnya, negara dirugikan ribuan triliun akibat itu. Jika hanya terus mempersoalkan dan menekan KPK dalam masalah Century enggak akan selesai,” tegasnya.

    Apabila semua persoalan diungkap lanjut Ruhut diyakini semua masalah akan selesai dan badai yang menghantam partainya cepat berlalu.

    “Biar badai kami berlalu dan badai mereka akan datang,” katanya.[lur]

    Sumber: tribunnews

    BalasHapus
  2. INILAH.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dinilai gagal dalam mengatasi sistem transportasi Ibu Kota. Pasalnya, setiap titik jalan di Ibu Kota masih disuguhi kemacetan.

    Demikian dikatakan oleh pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (14/3/2012). Menurutnya, Foke panggilan akrab Fauzi Bowo belum dapat membuktikan janjinya pada kampanye Pemilukada lima tahun yang lalu.

    "Masalah kemacetan masih tetap kita jumpai. Masalah lalu lintas ini lebih banyak janji daripada bukti. (Foke) Janjinya belum terbukti," kata Yayat.

    Lebih jauh ia menjelaskan, pembenahan sistem transportasi di Ibu Kota hanya sebatas kepentingan serta persoalan dana. "Ada persoalan dana dan kepentingan para pejabat DKI," ucapnya.

    Ia mencontohkan, monorel yang dinilai sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan terbukti gagal. "Monorel buktinya sampai saat ini saja gagal," tegasnya.

    Yayat mengatakan, seharusnya Foke mampu melakukan terobosan untuk menuntaskan pembangunan monorel. Meskipun dihadapkan pada benturan sikap pemerintah pusat, namun jika memang Foke piawai melakukan komunikasi bukan tidak mungkin tiang pancang monorel tidak akan mangkrak seperti saat ini

    BalasHapus
  3. Metrotvnews.com, Jakarta: Berbeda dengan partainya, anggota Majelis Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid (HNW) memilih mendukung Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Tri Wicaksana sebagai calon gubernur DKI Jakarta, bukan calon wakil gubernur.

    "Itu keputusan partai, saya dukung beliau jadi cagub," kata Hidayat di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (13/3). Hidayat menjelaskan alasannya mendukung Bang Sani, sapaan akrab Tri Wicaksono.

    Sani, kata Hidayat, mempunyai wawasan dan pengalaman untuk menjadi orang nomor satu di Jakarta. Apalagi, Sani orang Betawi asli dan berpendidikan strata-2. Sani menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

    "Saya sedih kalau beliau sampai gagal, dia sudah kampanye, pasang spanduk,dan semoga dapat pasangan tepat," ujar Hidayat. Meski begitu, Hidayat tak ngotot mengusung Sani. Bila perkembangan mengatakan lain, Hidayat tak masalah Sani diusung sebagai calon wakil gubernur.

    "Tapi masa DKI harus dipimpin yang sepuh-sepuh. Dia harus mendapatkan calon yang tepat. PKS perlu berkoalisi dengan partai lain untuk memenangkan calon gubernur yang muda. Siapa gubernur muda itu ya Bang Sani," kata Hidayat.(Andhini)

    BalasHapus
  4. Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Senior PDI Perjuangan Taufik Kiemas menyarankan Walikota Solo Joko Widodo alias Jokowi tak perlu lagi mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan lebih baik menuntaskan tugasnya sebagai walikota.
    "Yah, masak tiap tahun ikut pemilihan (kepala daerah) nanti capek kasihan dia," kata Taufik kepada pers di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (14/3/2012).
    Menurut Ketua MPR RI ini, tidak mencalonkan gubernur DKI siapa tahu Jokowi nanti bisa jadi menteri.
    "Nanti dululah, kan bisa jadi menteri apa Menristek apa menteri Daerah Tertinggal," kata Taufiq.
    Taufik mengatakan, Jokowi sepertinya tidak ingin mencalonkan gubernur DKI Jakarta dan fokus menyelesaikan tugasnya di Solo.

    BalasHapus
  5. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepastian kebutuhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada DKI pada Juli 2012 nanti akan ditentukan pada Mei 2012, usai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
    Ketua KPU DKI Juri Ardiantoro mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan TPS di Jakarta untuk Pilkada nanti. Hasil pemetaan sementara, KPU DKI akan membangun sekitar 15.176 TPS di enam wilayah Jakarta. Satu TPS dapat menampung 600 pemilih tetap.
    Juri menjelaskan jumlah TPS tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah TPS saat Pilkada 2007 lalu, yaitu sebanyak 11.202 TPS. "Pertambahan jumlah TPS ini disesuaikan dengan pertambahan DPT yang kami terima dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI," ujar Juri, Senin (13/2/2012).
    Dijelaskannya, DPT Pilkada 2007 mencapai 5.725.767 pemilih, sedangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) DKI pada Pilkada 2012 ini tercatat 7.545.989 juta orang.
    "Kami harapkan kepastian kebutuhan TPS dapat ditentukan pada Mei 2012 usai penetapan DPT. Data DPT akan digunakan untuk penyediaan logistik Pilkada seperti kotak suara, surat suara dan peralatan lainnya," jelasnya.
    Ditambahkannya, setelah adanya kepastian kebutuhan TPS, KPU DKI mempunyai waktu satu bulan lebih untuk mendirikan bangunan TPS. Paling cepat, bangunan TPS dan kelengkapan lainnya sudah ada pada awal Juli 2012. Sedangkan Pilkada DKI 2012 ini sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2012.

    BalasHapus
  6. JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Basuki Cahaya Purnama tiba-tiba menyeruak di pilkada DKI Jakarta. Hal itu terjadi setelah Partai Gerindra menyebut namanya sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Joko Widodo atau Jokowi.

    Menanggapi kabar tersebut, pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku telah merasa cocok dengan Jokowi. "Kata orang saya klop dengan Jokowi. Saya juga merasa klop dengan Pak Jokowi," kata Ahok saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (16/3/2012) malam.

    Ahok membenarkan adanya dukungan untuk mengusung dirinya berpasangan dengan Jokowi. Namun, konfirmasi resmi baru diperoleh dari Partai Gerindra. Sedangkan dari PDIP yang kemungkinan besar menjadi mitra koalisi Gerindra dalam pilkada DKI Jakarta belum didapatkan kepastian.

    "Sebenarnya sudah ada pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Mereka setuju mengusung kami. Tapi, Bu Mega masih harus menyampaikan dalam rapat pleno PDIP," jelas Ahok.

    Ahok memaklumi apa yang disebutkan Megawati. Pasalnya, Ketua Umum PDIP itu harus mengikuti mekanisme partainya dan tidak dapat memutuskan sendiri apa yang menjadi pilihannya.

    Ahok juga menyatakan sudah sempat berbicara cukup lama dengan Jokowi. Dari pembicaraan tersebut ia merasa memiliki satu visi dengan Wali Kota Solo itu. "Kami sempat berdiskusi cukup lama, sekitar empat jam. Saya merasa cocok dengan Pak Jokowi," terang mantan Bupati Belitung itu.

    Anggota DPR RI ini sebelumnya sempat memasuki bursa bakal calon melalui jalur independen. Namun namanya sempat lama tak terdengar. Saat pendaftaran calon independen dibuka pun, namanya tidak muncul. Informasi tentang pengusungan pasangan Jokowi-Ahok pertama kali disampaikan Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra.

    Ahmad menyebutkan nama pasangan tersebut setelah adanya pembicaraan antara Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin.

    BalasHapus
  7. VIVAnews- Meski kabar pencalonan Walikota Solo, Walikota Solo, Joko Widodo oleh PDIP dan Gerindra sudah santer terdengar. Namun, Jokowi sapaan akrab walikota tersebut belum mau mengutarakan kepastian pencalonan tersebut. Pasalnya, belum ada pemberitahuan secara resmi oleh pihak partai.

    “Saya nggak tahu tentang pencalonan ini. Nanti kalau sudah ada informasi kan saya akan memberitahukan secara resmi ke media,” kata Jokowi kepada VIVAnews, Jumat, 16 Maret 2012.

    Jokowi juga meminta untuk mengkroscek kepada pihak pengurus pusat partai perihal pencalonan tersebut. “Secara resmi saya belum mendapatkan info tentang pencalonan itu. Tapi kalau kabar-kabar itu saya sudah baca di media online. Kalau sudah resmi, saya baru memberikan komentar,” ujarnya.

    Meski demikian, Jokowi mengaku siap jika ditugaskan oleh partai untuk maju dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta. “Tetapi ini kan belum. Saya juga masih senyum-senyum terus di Solo,” ujarnya sambil tersenyum.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati sepakat mengusung Jokowi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Jokowi akan dipasangkan dengan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. (umi)

    BalasHapus
  8. Jakarta Keberhasilan Jokowi dalam memimpin Solo membuat partai Gerindra mengusung Wali Kota Solo itu untuk maju menjadi balon cagub DKI pada pilkada DKI mendatang. Jokowi dinilai berpengalaman menghadapi problematika perkotaan.

    "Kita sudah tahu prestasi kepemimpinan Jokowi selama di Solo, sangat luar biasa," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, di kantor DPD PDIP Jl Tebet Raya, Jakarta Selatan, Senin (19/3/2012).

    Kendati karakteristik daerah Jakarta dengan Solo berbeda, Ahmad tetap yakin 'jagoannya' dapat menyelesaikan berbagai masalah di Ibu Kota. Perbaikan sektor transportasi publik, tata letak kota, dan promosi wisata, membuat Gerindra semakin yakin akan Jokowi.

    "Memang Solo dan Jakarta beda, tapi pada intinya problematika perkotaan sama saja," papar Ahmad.

    Jokowi yang akan diduetkan bersama mantan Bupati Belitung Timur, Basuki alias Ahok, dinilai Gerindra sebagai pasangan yang pas untuk memimpin Jakarta. Keduanya juga sudah berpengalaman sebagai pemimpin daerah.

    "Mereka berdua sudah berpengalaman, kita pilih mereka bukan karena kebetulan, tapi karena prestasinya," ucap Ahmad

    (rvk/vta)

    BalasHapus
  9. Jakarta Joko Widodo (Jokowi) datang ke kantor KPU DKI Jakarta untuk mendaftar pilkada dengan menumpang Kopaja. Bukan mencari sensasi, Jokowi hanya sedang membuktikan apakah Kopaja masih layak digunakan atau tidak.

    "Saya membuktikan kalau Kopaja sudah tidak layak. Sudah saatnya diganti. Ha ha ha," ujar Jokowi sambil tertawa.

    Hal itu disampaikan Jokowi usai menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU DKI, Jl Budi Kemulyaan, Jakarta, Senin (19/3/2012).

    Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Jokowi dan cagub pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), berfoto dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Sugianto. Jokowi dan Ahok yang kompak mengenakan kemeja kotak-kotak mengapit Prabowo.

    Jokowi dan Ahok resmi diusung PDIP dan Gerindra. Saat menuju ke KPU DKI, 2 Kopaja mengiringi pasangan itu menuju kantor KPUD DKI. Puluhan motor dan sejumlah kendaraan pribadi mengikuti dari belakang. Kendaraan itu dihiasi lambang PDIP dan Gerindra.

    BalasHapus
  10. PILIH MANA DI PILKADA JAKARTA 2012?


    pasti banyak diantara kita bingung, malas terlalu selektif memilih berbagai calon untuk memimpin sebuah daerah karena sebuah traumatik yang tak habis terputar. lagi, dan lagi.

    Hasil yang tidak memuaskan, dan sebagainya.

    maka dari itu anda sekalian saya sarankan untuk mengetahui dulu Seperti apa
    "PEMIMPIN DALAM ISLAM"

    Loh kenapa bawa-bawa islam?
    Saya yakin anda ( Rakyat Indonesia ) Mayoritas Beragama ISLAM

    DAN BERBAGAI CALON PEMIMPIN DI NEGARA KITA PUN MAYORITAS ISLAM



    Ditambah lagi, Allah telah mengingatkan kepada kaum muslimin sejak ribuan tahun lamanya
    bahwa
    " JALANKAN LAH ISLAM SECARA KESELURUHAN "
    AL-BAQARAH: 208

    Jelas dapat kita simpulkan bahwa soal pemimpin pun termasuk wajib kita menjalankannya(memilihnya) menurut yang di Iyakan Agama kita ini. ISLAM
    http://mauizhahdj.blogspot.com/2012/03/pilih-mana-di-pilkada-jakarta-2012.html

    BalasHapus
  11. Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. (lahir di Klaten, Jawa Tengah, 8 April 1960; adalah Ketua MPR RI untuk periode 2004-2009 dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera dari 21 Mei 2000 hingga 11 Oktober 2004.

    Pendidikannya

    -SDN Kebondalem Kidul I, Prambanan Klaten, 1972
    -Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar Ponorogo, 1973
    -Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, 1978
    -IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta ( Fakultas Syari'ah), 1979
    -Fakultas Dakwah & Ushuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi, 1983
    Judul Skripsi Mauqif Al-Yahud Min Islam Al Anshar
    -Program Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah Arab Saudi, jurusan Aqidah, 1987
    Judul Skripsi Al Bathiniyyaun Fi Indonesia,Ardh wa Dirosah
    Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Medina, Arab Saudi, Fakultas Dakwah & Ushuludiin, Jurusan Aqidah, 1992
    Judul Disertasi Nawayidh lir Rawafidh Lil Barzanji, Tahqiq wa Dirosah
    [sunting]Pekerjaan

    Dosen Pasca Sarjana Magister Studi Islam, UMJ
    -Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, UMJ
    -Dosen Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
    -Dosen Fakultas Ushuluddin (Program Khusus) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
    -Dosen Pasca Sarjana Universitas Asy-Syafiiyah, Jakarta
    -Ketua LP2SI (Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam) Yayasan Al-Haramain, Jakarta
    Dewan Redaksi Jurnal Ma'rifah
    -Ketua Forum Dakwah Indonesia

    BalasHapus
  12. Organisasi

    Anggota PII (Pelajar Islam Indonesia), 1973
    Andalan Koordinator Pramuka Gontor bidang kesekretariatan, 1977-1978
    Training HMI IAIN Yogyakarta, 1979
    Sekretaris MIP PPI Madinah, Arab Saudi, 1981-1983
    Ketua PPI Arab Saudi, 1983-1985
    Peneliti LKFKH (Lembaga Kajian Fiqh dan Hukum) Al Khairot
    Anggota Pengurus badan Wakaf Pondok Modern Gontor, 1999
    Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014
    [sunting]Seminar dan karya ilmiah

    Menghadiri undangan MASG di IIlinois, AS, 1994 (Menyampaikan prasaran)
    Menghadiri undangan International Islamic Student Organisation di Istambul, Turki, 1996
    Seminar Internasional madrasah wak Tanjung Al-Islamiyyah, Singapore, 1998 (Menyampaikan makalah).
    Menghadiri undangan Seminar International dari Moslem Association of Britain di Manchester dan London.
    Seminar mahasiswa Indonesia di Malaysia, 1999 (Menyampaikan makalah).
    Seminar Internasional dari LIPIA dari Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh, di Jakarta (Menyampaikan makalah), 1999 bersama KH. Irfan Zidny, MA, Prof.Ismail Sunni dan KH. Abdullah Syukri Zarkasi, MA.
    Menghadiri seminar Internasional di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, bekerjasama dengan Universitas Imam Muhammad Saud, Jakarta 1999.
    Menghadiri undangan festival nasional dan seminar internasional Janadriyah, Riyad, Arab Saudi (tahun 2000) bersama Prof. Dr. Nurcholis Madjid dan Prof. Dr. Amien Rais.
    Menghadiri undangan seminar Perkembangan Islam di Eropa dari Islamiska Forbundet I Sverige, Stockholm, Swedia.
    Menjadi Pembicara pada Seminar Mahasiswa Indonesia se - Timur Tengah dan Sekitarnya di Rabat - Maroko pada tanggal 28 - 29 Juli 2006.
    Berbagai seminar di dalam negeri
    Membimbing dan menguji tesis master mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah dan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

    BalasHapus
  13. Subhanallah betapa tersimpul jelas, beliau hamba Allah yang begitu aktif berjuang untuk ummat, segala kegiatan dan pengalaman yang islami tersebut sangat menjamin kebaikan pula jika Jakarta dipimpinnya.

    Pemimpin yang baik menurut Islam, PASTI akan membawa kesalamatan. Aamiin

    BalasHapus
  14. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta dari PKS, Hidayat Nur Wahid mengkritik pernyataan cagub incumbent Fauzi Bowo atau Foke, yang tidak ikhlas Jakarta diacak-acak oleh orang lain.
    Hidayat merasa yakin bahwa dirinya dan cagub partai lainnya ingin memimpin Jakarta bukan karena berniat mengobok-obok ibukota. Sebab, kehadiran para cagub di Jakarta adalah ingin membuat Jakarta lebih baik dengan program-programnya.
    "Saya berkeyakinan bahwa siapapun yang datang ke Jakarta tidak akan mengobok-obok Jakarta. Saya yakin Jokowi datang ke sini bukan untuk itu, Alex Noerdin ke sini juga bukan untuk itu," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/3/2012).
    Hidayat yang juga anggota Komisi I DPR dan anggota Majelis Syuro PKS ini berkeyakinan cagub Jokowi yang merupakan Walikota Solo dan Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumatera Selatan, ingin menjadi DKI 1 karena bertujuan untuk menerapkan hasil kinerjanya.
    Secara pribadi, Hidayat mengaku bagian dari penduduk Jakarta, karena telah ber-KTP DKI Jakarta bersama keluarga sejak 1992. Selain itu, PKS juga menjadi pemenang saat Pemilu 2004 sehingga mengantarkan Hidayat maju sebagai anggota DPR hingga saat ini.
    Karena itu, Hidayat tak setuju ada dikotomi cagub dari Jakarta atau sebaliknya. "Jadi tidak tepat, jika kemudian kita mendikotomikan orang luar yang datang ke Jakarta atau bukan," ujarnya.
    Di Fauzi Center pada Senin (19/3/2012) kemarin, Foke meminta kepada rakyat Jakarta yang memiliki hak pilih untuk memilih pasangan yang lebih mengenal kota Jakarta. "Kami berdua tidak ikhlas Jakarta diacak-acak orang lain. Mari kembali menata Jakarta dengan orang Jakarta," kata Foke.
    Pernyataan Foke itu bernada sentimentil kedaerahan mengingat cagub/cawagub pesaingnya seperti Jokowi dan Alex Noerdin bukan lah warga Jakarta. (Abdul Qodir)

    BalasHapus
  15. Jakarta Pemilukada DKI Jakarta kali ini diisi oleh beberapa kandidat yang siap bersaing untuk memperebutkan kursi DKI. 'Pertarungan' para kandidat memperebutkan suara akar rumpur.

    "Para calon akan akan seru saat memperebutkan suara di akar rumput," ujar
    pengamat politik dari Universitas Bakrie, Dimas Oki Nugraha kepada detikcom, Jumat (23/3/2012).

    Dimas menyebutkan, saat ini terdapat empat calon yang dinilainya kuat untuk bersaing. Keempatnya yaitu Fauzi Bowo, Hidayat Nur Wachid, Jokowi, dan Alex Noerdin.

    "Empat ini mempunyai kemampuan menggalang suara di dalam akar rumput. Ada dari kekuatan Satpol PP. aktivis, kelompok pengajian, Keempatnya punya instrumen," sebutnya.

    Dimas juga memprediksi putaran pemlikukada DKI Jakarta ini akan berlangsung dalam dua putaran. Fauzi Bowo atau Foke diprediksikan bakal maju ke putaran kedua karena statusnya sebagai incumbent. "Tinggal melihat siapa yang akan menemani Foke," kata Dimas.

    Hal menarik, lanjut Dimas, pemilukada DKI Jakarta ini juga akan mempertemukan tiga orang kepala daerah yaitu Alex Noerdin dari Sumatera Selatan, Jokowi dari Solo dan Foke dari DKI Jakarta.

    "Tapi ALex dan Jokowi juga punya kemampuan karena mereka adalah kepala daerah," jelasnya.

    BalasHapus
  16. Jakarta Dari 6 pasangan bakal cagub-cawagub DKI yang mendaftar ke KPU DKI, tak ada satu pun tokoh perempuan. Ibu-ibu ini mengutarakan analisisnya, mari kita dengarkan!

    "Banyak perempuan yang mampu, mungkin karena mereka tidak tertarik. Lagi pula Jakarta ini bukan sekadar kota homogen melainkan heterogen. Sebenarnya belum munculnya mereka melihat dari kondisi Jakarta yang crowded dan perlu sosok gubernur yang bisa mengayomi bukan gubernur yang bisa memasang image," pendapat anggota Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), Farida Widyawati.

    Hal itu disampaikan Farida di sela-sela sosialisasi Pemilukada DKI di Gedung Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta Nyi Ageng Serang, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/3/2012).

    Farida menambahkan, pemimpin perempuan mungkin bisa muncul bila Jakarta sudah mulai tertata rapi. Saat ini, perempuan belum diberi kesempatan ditambah mental perempuan yang belum siap memimpin Jakarta. Tokoh seperti apa yang cocok menjadi gubernur di Jakarta?

    "Tokoh yang mempunyai keberanian, jujur, berani bertindak tegas dalam jajaran pemerintah. Dan dapat memikirkan kondisi infrastruktur yang crowded, merangkul semua pihak di lingkungan Jakarta," jelas Farida.

    Senada dengan Farida, anggota Ikatan Wanita Muslim Indonesia (Iwami) Lala mengatakan masalah Jakarta yang sangat kompleks membuat perempuan maju-mundur untuk menjadi cagub-cawagub DKI.

    "Jakarta itu terdiri dari kaum urban yang bermacam ras. Jakarta memerlukan sosok pemimpin yang bertangan besi karena Jakarta itu sudah ruwet dalam permasalahan yang complicated dari lalu lintas sampai infrastrukturnya. Hal itu yang membuat kaum perempuan jadi maju mundur dalam pencalonan," jelas Lala.

    Ditambah lagi, tidak ada sponsor dari partai. Bagaimana dengan Wanda Hamidah dari PAN yang sempat disebut mencalonkan diri?

    "Iya tapi kan dia mundur lagi. Karena tidak ada sponsor partai, partai lebih cenderung memilih kaum laki-laki daripada perempuan. Mungkin itu dilihat dari pengalamannya memimpin serta pendidikannya," tutur Lala.

    Pendapat Lala diperkuat oleh Nur Fahrudi, Sekjen Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWS) mengenai dukungan parpol.

    "Mungkin melihat dari sumber daya manusia yang belum siap. Padahal wanita banyak juga yang tertarik untuk mencalonkan. Ini mungkin masalah partai juga yang tidak cenderung mempercayakan kaum perempuan," tutur dia.

    Sejumlah kandidat telah mendaftarkan ke KPU, mereka adalah Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (PKS), Alex Noerdin-Nono Sampono (Golkar, PDS, PKB), Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (PDIP dan Gerindra), Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi (PD, PAN), serta calon independen Faisal Basri-Biem Benjamin serta Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria.

    BalasHapus
  17. TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjanjikan kenaikan tunjangan kinerja daerah bagi pegawai negeri sipil dan ketua RT-RW bila memenangi pilkada 2012. Alasannya, “Bagaimana orang bisa bekerja tenang, kalau otak, perut, dan dompet belum terjamin,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 2 Juli 2012. "Sekarang ini TKD tidak seimbang. Ada sektor basah dan kering, tidak boleh begitu,” katanya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini sudah menaikkan tunjangan untuk Ketua RT yang semula Rp 600 ribu jadi Rp 650 ribu dan tunjangan untuk ketua RW yang semula Rp 700 ribu menjadi Rp 750 ribu. “Seharusnya untuk ketua RT mencapai Rp 1 juta,” kata Ahok.

    Tunjangan itu antara lain untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau mengirim pengaduan kepada kepala daerah. “Kepala daerah harus berani kasih nomor handphone ke masyarakat agar bisa mengetahui yang terjadi di lapangan,” kata Ahok.

    Kenaikan TKD itu, kata dia, akan disertai dengan evaluasi kinerja PNS. “Kalau korupsi, copot saja,” katanya.

    BalasHapus
  18. TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pelanggaran dalam laporan dana kampanye oleh calon gubernur dan wakil gubernur bisa berakibat fatal. "Ujungnya bisa ke pembatalan calon gubernur," ujar Ketua KPU DKI Dahliah Umar.

    Meski begitu, penerapannya tidak serta-merta dilakukan. KPU, dengan bantuan Panitia Pengawas Pemilu, mesti bisa membuktikan bahwa dana-dana kampanye dipakai untuk politik uang. Tahapan berikutnya, KPU juga meminta pertanggungjawaban penggunaan dana keluar dari rekening kampanye para calon.

    “Bila terbukti (dana keluar) tidak jelas, digunakan untuk money politics, maka pencalonan bisa dibatalkan,” ujar Dahliah.

    Dahliah menanggapi temuan lembaga Indonesia Corruption Watch bahwa ada ratusan penyumbang untuk sejumlah pasangan calon yang tidak menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mensyaratkan penyertaan NPWP untuk individu yang menyumbang di atas Rp 20 juta yang dinilai sebagai kelayakan ekonomi.

    ICW menyebut itu sebagai modus pelanggaran dalam penerimaan dana kampanye. Untuk kategori ini, pasangan calon Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli adalah penerima terbesar.

    Disebutkan, dari total sumbangan Rp 37,956 miliar yang dilaporkan ke KPU DKI pada 23 Juni lalu, sebanyak Rp 27,65 miliar berasal dari 610 donatur yang tidak menyertakan NPWP. Selain itu, ada 45 orang untuk sumbangan senilai Rp 1,931 miliar buat pasangan Hidayat-Didik dan 53 orang senilai Rp 728,5 juta untuk pasangan Jokowi-Ahok.

    Anggota Panwaslu DKI, M. Jufri, mengatakan pihaknya juga sedang menelusuri dana kampanye para calon gubernur. Mereka akan menjadikan temuan ICW sebagai salah satu dasar pemberian rekomendasi kepada KPU. Rekomendasi di antaranya pemblokiran dana tanpa identitas yang jelas. ”Bila tak dapat dipertanggungjawabkan, pencalonan harus dibatalkan,” kata Jufri.

    Kubu pasangan calon Fauzi-Nachrowi membantah data temuan ICW tersebut. Menurut Dasril Affandi, Sekretaris Tim Advokasi Fauzi-Nachrowi, laporan penerimaan awal dana kampanye yang telah diserahkan kepada KPU sudah sesuai dengan ketentuan. “ICW bukan auditor. Auditor resmi akan memeriksa laporan itu dan akan diumumkan lewat media,” kata dia. Fauzi sendiri mengaku tak tahu-menahu ihwal temuan itu.

    AMANDRA MUSTIKA | M ANDI PERDANA

    BalasHapus

Saran dan Masukan silahkan

Arsip Blog

Pengikut

Linkedin

Kontributor