Selasa, 11 Desember 2012

Ini Anggaran JOKOWI untuk APBD DKI 2013


BERITAJAKARTA.COM — 10-12-2012 13:49
Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merampungkan pembahasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Pendapatan Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya, kedua institusi tersebut akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2013.  

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui, pembahasan mengenai KUA PPAS telah rampung. Selanjutnya, kata Jokowi, pihaknya akan melanjutkan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2013. "Sekarang tinggal masuk ke RAPBD. Semoga Jumat nanti sudah bisa memberikan nota penjelasan," ujar Jokowi, di Balaikota, Senin (10/12).

Diungkapkan Jokowi, pihaknya mengajukan APBD tahun 2013 mencapai Rp 46 triliun. Adapun pos anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang pendidikan. Sayangnya, ia tidak menyebutkan berapa besar alokasi anggaran untuk bidang pendidikan tersebut. "Kami ajukan kira-kira Rp 46 triliun. Pos terbesar untuk pendidikan," kata Jokowi.

Jokowi pun berjanji akan menunjukkan pos-pos anggaran tersebut kepada masyarakat agar bisa diawasi penggunaannya. Bahkan, besaran alokasi anggaran tersebut akan ditempel di kantor-kantor lurah maupun tingkat RT/RW agar bisa diketahui masyarakat. "Nanti kalau sudah final ditempel. Kalau masih dalam proses seperti saat ini masih bisa berubah-ubah," kata Jokowi.


Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan menambahkan, rencananya RAPBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013 akan disampaikan ke DPRD DKI pada Jumat pekan ini. Namun, rencana ini tergantung juga dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI. "Setelah selesai kita akan menyampaikan RAPBD melalui pidato gubernur. Tapi tergantung dari Bamus DPRD," ucap Fadjar.

Diungkapkan Fadjar, saat ini memang masih banyak pertanyaan yang disampaikan oleh anggota dewan terkait dengan program-program yang akan dijalankan. Salah satunya hibah 1.000 bus sedang untuk peremajaan metromini dan kopaja. Selain itu juga penataan kampung, serta Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Diharapkan, akhir bulan ini, APBD 2013 dapat disahkan oleh DPRD DKI untuk dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Molornya pengesahan APBD 2013 ini, kata Fadjar, semata-mata bukanlah keinginan dari Pemprov DKI Jakarta melainkan memang ada mekanisme yang berlangsung, baik di legislatif maupun eksekutif.

"Kami mohon maaf, karena keterlambatan ini tidak semata-mata dari Pemprov DKI saja karena ada juga mekanisme yang berlangsung di legislatif. Mereka akan ada rapat kerja komisi dengan Banggar dan di kami pun ada waktu yang diperlukan ketika memasukan kode-kode rekenig yang juga memerlukan waktu," tandasnya.

setelah disetujui oleh DPRD kita pastikan anggaran ini akan ditempel di masing-masing POS RW, RT, Kelurahan, Sekertariat LMK dan semua warga yang ingin mengetahui informasi anggaran kota metropolitan DKI Jakarta.

bagaimana jika ini dilakukan juga oleh masing-masing RT,RW,Kelurahan dan LMK untuk memberikan informasi anggaran/kucuran dana yang mereka peroleh baik dari sumbangan warga bahkan dari pemerintah setempat.
Berani JUJUR,HEBAT. 
 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Saran dan Masukan silahkan

Arsip Blog

Pengikut

Linkedin