Pengelolaan tata kota yang buruk itulah yang menjadi salah satu penyebab amblasnya tanah di Jakarta.Temuan Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) membuktikan kawasan industri berdampak besar terhadap amblasan tanah. Pengamatan JCDS menujukkan bagian Utara di Jakarta mengalami amblasan yang lebih besar dari bagian selatan Jakarta.
"Kawasan industri yang menggunakan banyak air tanah seperti di Cengkareng dan Pulogadung pun terbukti memberikan dampak yang lebih besar terhadap penurunan muka tanah (land subsidence)," kata Sawarendro, Deputy Representative Bos Witteveen, salah satu anggota Konsorsium JCDS pada detik+.
Fenomena terjadinya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut merupakan
kenyataan yang tidak terbantahkan yang akan membuat beberapa wilayah di Jakarta amblas dan banjir. Semakin hari, muka laut semakin lebih tinggi dibandingkan dengan muka daratan. Trend amblesan dan perubahan iklim semakin meresahkan.
"20-30 Tahun ke depan jika kita tidak melakukan sesuatu bisa dipastikan sebagian besar wilayah utara Jakarta akan tergenang air," tegas Sawarendro.
Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Ubaidillah mengatakan, rentannya penurunan tanah di Jakarta disebabkan lahan yang labil dan berpotensi abrasi oleh karena minimnya lahan konservasi sebagai pelindung pantai.
Green belt atau sabuk hijau seperti hutan bakau (mangrove) ini sebenarnya yang mampu menjaga kestabilan lahan dan mencegah abrasi, menahan masuknya air laut ke air tanah (intrusi), mencegah air laut pasang (rob), menahan angin laut ke darat, menetralisir limbah dan menjaga kehidupan biota laut.
"Lahan yang labil juga dikarenakan eksploitasi air tanah secara besar-besaran oleh bangunan-bangunan besar atau industri, ditambah padatnya arus kendaraan berat yang melintas di sepanjang pantai utara Jakarta," tegas Ubaidillah kepada detik+.
Sementara di daerah pusat Jakarta dan sekitarnya, penurunan tanah lebih disebabkan oleh beban bangunan yang padat dan berat selain penyedotan air tanah dalam sekala besar dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Padahal, Pemprov DKI Jakarta, penggunaan sumur bor maksimal hanya 100 m3 per liter. Akibatnya bisa ditebak, volume air tanah di Jakarta semakin menyusut. Terlebih lagi pembangunan gedung bertingkat semakin bertebaran.
"Saat ini air sulit meresap ke dalam tanah, karena sebagian besar lahan di Jakarta penuh dengan bangunan beton dan aspal dan menyisihkan sedikit lahan terbuka atau ruang terbuka hijau (RTH) yang hanya 9,9 %," jelas Ubaidillah.
Bila mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, setiap daerah provinsi diwajibkan mengalokasikan sekitar 30% lahannya untuk RTH. Dengan kondisi saat ini, curah hujan di Jakarta yang mencapai rata-rata 2 miliar per tahun, hanya 26 % nya yang mampu terserap ke dalam tanah.
Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Lambok M Hutasoit menerangkan faktor penyebab tanah amblas atau land subsidence di Jakarta adalah pengambilan air tanah yang begitu besar, pembebanan bangunan, kompaksi alamiah dan pergerakan struktur geologi. "Dua yang disebut pertama adalah man-made atau buatan, tapi dua yang terakhir adalah proses alamiah," terangnya kepada detik+.
Sayangnya belum ada penelitian yang mendalam yang mencoba mengurai persentase masing-masing faktor penyebab land subsidence itu. Kita juga belum mengetahui, apakah land subsidence yang terjadi di Jakarta adalah land subsidence ultimate atau bukan.
"Land subsidence ultimate artinya, penurunan tanah yang terjadi adalah penurunan tanah terakhir, atau tidak akan ada penurunan lagi," ungkap Lambok.
Faktor pengambilan air tanah, pembebanan bangunan, dan kompaksi alamiah adalah faktor-faktor yang memberikan ultimate subsidence. Untuk land subsidence yang terjadi karena faktor man-made, pencegahannya bisa dilakukan dengan pembatasan pengambilan air tanah dan pembatasan pendirian bangunan. Bila land subsidence yang terjadi di Jakarta belum merupakan ultimate subsidence, maka pembatasan pengambilan air tanah dan pembatasan pendirian bangunan tidak akan menghentikan land subsidence.
"Pembatasan kedua hal tersebut hanya berperan untuk tidak menambah land subsidence yang terjadi. Untuk dua yang terakhir, yaitu faktor alamiah, kita tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu adalah faktor alam," terangnya.
Bila pemerintah tidak serius mencegah tanah amblas ini, diprediksi Jakarta bakal tenggelampada tahun 2012. "Jika penggunaan air tanah secara berlebihan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Saya tidak bisa bayangkan, mungkin rumor mengenai Jakarta tenggelam bisa saja terjadi pada 2012,” ujar Pendiri Indonesia Water Institut (IWI) Firdaus Ali.
Apalagi tahun depan bertepatan dengan dengan siklus hujan 5 tahunan. Walau menurut BMKG secara ilmiah siklus 5 tahunan tidak ada, tetapi secara empiris dan historis ada fakta yang menjelaskan bagaimana curah hujan tinggi penyebab banjir telah terjadi setiap 5 tahun sekali yakni tahun 1996, 2002, 2007 dan 2012.
Banjir tahun 2012 bisa lebih besar dari 2007. Tetapi juga ada kemungkinan lebih kecil karena adanya Kanal Timur dan perbaikan saluran drainase. Bisa juga banjir lebih besar mengingat hingga kini proyek pekerjaan saluran belum selesai dan semrawut. "Sementara Kanal Timur kondisinya belum terintegasi dengan sungai yang melalui kanal tersebut," jelas Ubaidillah.
Untuk mengurangi risiko penurunan permukaan tanah akibat penyerapan air tanah berlebihan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) mencanangkan program zero deep well (penghilangan sumur dalam). Pemilik sumur dalam biasanya industri dengan kedalaman sumur mencapai 200-300 meter. Sedangkan rumah tangga biasanya hanya sumur dangkal dengan kedalaman kurang dari 40 meter.
Fakta - Fakta dilapangan :
- Reklamasi Pantai Utara "Dengan dibangun reklamasi, maka daratan akan semakin menjorok ke laut. Alhasil, ombakpun semakin besar dan kecepatan angin juga semakin kuat mengikis Jakarta," ujar Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini. detik.com
- Pada master plan tata ruang Jakarta 1965-1985 masih terdapat 37,2 % atau 241,8 km2 ruang terbuka hijau (RTH) dari luas Jakarta. Tapi dalam 2000-2010 luas tersebut berkurang jauh menjadi 13,94 % atau 96.6 km2 dari luas Jakarta 661.52 km2.
- Kondisi tampungan air di Jakarta juga memprihatinkan. Jika pada zaman Belanda Jakarta punya 266 situ, sekarang tidak lebih dari 33 situ dengan kondisi yang memprihatinkan. Dampaknya, setiap tahun Jakarta mengalami defisit air tanah sebanyak 66.6 juta m3.
- Kementrian Lingkungan Hidup menolak rencana reklamasi pantai utara namun Pemda DKI tetap Jalan Reklamasi pantai juga merusak ekosistem laut akibat pengurugan sampai 330 juta meter kubik. Kerusakan ekosistem juga akan menimpa lokasi di mana bahan-bahan urugan tersebut diambil.
Reklamasi panati dapat menaikkan suhu air laut di pantai utara yang diperlukan sebagai sarana pendinginan mesin pembangkit listrik PLTU/PLTGU Muara Karang. Terganggunya operasional fasilitas itu berarti terganggunya pula suplai kebutuhan listrik terbesar ke Jakarta.�
Belum lagi terganggunya penyediaan sumber air bersih bagi warga di sepanjang pantai utara. Bertambahnya luas daratan juga berpotensi menambah arah pencemaran laut ke arah Kepulauan Seribu.
"Belum lagi potensi dampak sosial masyarakat nelayan yang tinggal di Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Kampung Luar Batang dan pemukiman padat di depan Taman Impian Jaya Ancol serta Marunda Pulo," papar Ilyas.
Ada sanksi bagi para pelanggar yakni sanksi administratif berupa peringatan hingga pengecoran sumur (ditutup). Kedua, sanksi perdata berupa pembayaran denda dan biaya air tanah yang disedot selama masa pelanggaran.
Lalu ada sanksi pidana berupa hukuman kurungan satu hingga enam bulan sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Hukuman bisa ditambah jika disimultankan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun sanksi itu dinilai terlalu ringan sehingga BPLHD akan mengajukan revisi atas Perda tersebut.
info terbaru dari media online pemda DKI. mungkin inilah yang membuat jakarta banjir terus karena menunggu pinjaman / bantuan bank dunia untuk pengerukan kali. berikut liputannya :
BalasHapusSetelah tertunda cukup lama, lantaran terganjal penerbitan payung hukum, kini bisa dipastikan protek pengerukan kali atau Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) akan terlaksana awal tahun 2012 mendatang. Hal ini, dipastikan setelah pemerintah pusat menerbitkan payung hukum sebagai dasar hukum pelaksanaan proyek ini.
Sebagaimana diketahui, selama ini, proyek pengerukan kali di ibu kota terganjal dua Peraturan Pemerintah (PP) yang harus segera direvisi yakni, PP No 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri dan revisi PP No 45 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Namun, dalam perjalannya, PP No 45 Tahun 2005 ternyata digantikan oleh PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan telah ditandatangani Presiden SBY pada Februari 2011 lalu. Sedangkan revisi PP lainnya, yakni PP No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah juga menggantikan PP No 2 Tahun 2006.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, M Tauchid mengatakan, dengan rampungnya dua PP itu, Pemprov berharap proyek pengerukan kali yang dibiayai Bank Dunia bisa dilaksanakan awal tahun 2012. Pekerjaan fisik proyek senilai Rp 1,5 Triliun untuk tahap awal akan diprioritaskan pada sungai-sungai yang tidak didiami masyarakat.
“Proyek ini merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia untuk menangani persoalan banjir di ibu kota. Setelah rampung revisi dua PP yang menjadi landasan hukum proyek ini, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan proses negosiasi tiga pihak,” ujar Tauchid di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (18/11).
Proses negosiasi, dikatakan Tauchid, dilakukan antara Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta dan Bank Dunia yang akan dimulai akhir November 2011. Diharapkan, pada awal Desember tahun ini, proses negosiasi itu sudah menghasilkan final rencana negosiasi paket pekerjaan antara Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Bank Dunia.
Selanjutnya, hasil negosiasi itu akan dibawa ke Kantor Pusat Bank Dunia untuk disetujui. Diharapkan, persetujuan finalisasi paket pekerjaan oleh pihak Bank Dunia dapat diselesaikan pada Januari 2012. “Setelah disetujui Bank Dunia baru dana pinjaman bisa dicairkan,” tambahnya.
Pinjaman dari Bank Dunia untuk Proyek ini sebesar Rp 1,5 triliun atau setara dengan 150,5 juta dolar Amerika. Pinjaman dibagi dua yaitu pinjaman Pemerintah Pusat Rp 631 miliar (46,6 persen), dan pinjaman Pemprov DKI Jakarta Rp 724 miliar (53,4 persen). “Saya berharap proses negosiasi dapat disepakati dan diputuskan paralel dengan proses finalisasi administrasi pinjaman. Sehingga bisa segera dilanjukan proses pelaksanaan pekerjaan yakni proses pra kualifikasi dan pelelangan untuk menentukan pelaksana dari masing-masing paket pekerjaan, terutama lokasi-lokasi yang tidak berpenghuni,” ujarnya.
Bank Dunia memastikan dana pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai sumber pembiayaan proyek pengerukan 10 kali, satu kanal, dan empat waduk. Ke-10 kali yang akan dikeruk itu yakni, Kali Grogol, Kali Sekretaris, Kali Krukut, Kali Cideng, Kali Pakin, Kali Besar, Kali Ciliwung, Kalil Gunung Sahari, Kali Sentiong dan Kali Sunter. Adapun empat waduk yang akan dikeruk yakni, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Timur II. Sedangkan kanal yang akan dikeruk yakni, Kanal Banjir Barat (KBB).
Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.
HapusNama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.
Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.
Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.
Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 7.000 personel dari 32 jajaran terkait melakukan apel siaga banjir di Lapangan Silang Monas Jakarta, Rabu (30/11/2011). Bertindak sebagai pembina apel siaga Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
BalasHapus"Kita semua tahu persiapan bencana harus dilakukan dalam jangka waktu panjang, penanggulangan bencana juga harus melibatkan seluruh stake holder, pemerintah, dan yang harus digarisbawahi partisipasi masyarakat," tegas Foke, sapaan akrab sang gubernur, saat pidato di Lapangan Monas Jakarta.
Satpol PP, TNI, Polri dan seluruh dinas terkait hadir pada apel yang digelar mulai Pukul 08.00 WIB tersebut.
Peserta apel siaga memamerkan sejumlah alat bantu yang disiap siagakan apabila terjadi banjir di DKI Jakarta.
"Ada 50 perahu karet khusus wilayah DKI Jakarta dan 25 perahu untuk wilayah Kepulauan Seribu dengan 5 alat selam profesional pada setiap perahu karet", ujar Didit seorang petugas Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
Bulan Desember, Januari, sampai paruh pertama bulan Febuari adalah jangka waktu turun hujan untuk wilayah DKI Jakarta sesuai data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
"Kita berdoa saja semoga bencana tidak terjadi," tutup Fauzi Bowo.
Jakarta - Rob masih kerap menyambangi Jakarta kala hujan deras mengguyur Ibukota. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mengatasi masalah tersebut. Namun upaya ini ternyata tidak bisa digunakan untuk menangani rob 20 tahun ke depan.
BalasHapus"Bisa memadai untuk beberapa tahun ke depan, tapi untuk mengamankan 20 tahun ke depan tidak memadai lagi," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, usai bertemu Presiden SBY.
Berikut ini wawancara wartawan dengan pria yang akrab disapa Foke ini di Istana Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (5/11/2011):
Tanggapan soal Rob di Jakarta Utara yang katanya semakin meningkat?
Itu benar, dan kita mencoba untuk mengontrol dan mengendalikan itu dengan berbagai langkah yang sebetulnya sudah kita antisipasi sejak awal ya. Cuma langkah yang kita lakukan, bisa dibilang ad hoc sifatnya untuk jangka panjang itu, memerlukan konsep yang lebih komprehensif, yang sedang dalam proses perumusannya
Konsep yang sudah ada kurang begitu baik?
Nah itu interpretasi anda. Bisa memadai untuk beberapa tahun ke depan, tapi untuk mengamankan 20 tahun ke depan tidak memadai lagi. Sudah saya beritahukan kepada masyarakat yang pertama bahwa kejadian luar biasa misalnya hari Jumat minggu lalu terjadi bahwa ketinggian air itu permukaannya sudah jauh dari yang biasanya terjadi, meskipun kita sudah membangun tanggul yang lebih tinggi, 3 meter. Pada saat air level 2,5 meter dan angin yang kencang maka ada lintasan air yg melampui tanggul-tanggul itu dan sekarang itu kita mereview, jangka pendek, berarti kita harus buat tanggul lebih kuat.
Penanganan lain bagaimana Pak?
Tunggu dulu, jadi kita harus buat buat tanggul yang lebih kuat, harapan kita tentu, bahwa ini tidak sering trjadi, kita bicara rob saja ya, bukan bicara yang lain. Nah jangka panjang, tanggul yang kita persiapkan dengan ketinggian tertentu tersebut tidak tahan 3-5 tahun.
Oleh karena itu, perlu ada penanganan lain. Penanganan lain itu seperti yang saya sampaikan kita sudah ada masterplan penanggulangan kemungkinan terjadinya rob yang lebih besar lagi di seluruh pantai utara Jakarta.
Ada titik khusus di Jakarta Utara dengan meluasnya rob?
Semuanya kena, memang lautnya bisa beda-bedain. Ini nggak itu nggak, kan nggak mungkin. Semuanya yang dibendung itu pun akan menjadi titik rawan meskipun tanggulnya sudah dibuat 3 meter.
Jadi Cuma tanggul saja persiapannya? Persiapan lain apa?
Ya terutama tanggul, selain tanggul apa masa dibacain Al Fatihah.
Jakarta - 12 Pantai di Indonesia terus diuruk (reklamasi) oleh pemerintah. Mereka berdalih untuk mengatasi ledakan penduduk, serta membangun sektor ekonomi. Namun hal ini dibantah keras oleh perwakilan masyarakat.
BalasHapus"Di atas lahan reklamasi yang dibangun adalah apartemen, tempat wisata, resort dan real estate kelas atas. Jadi mengatasi apa?" kata aktivis lingkungan, Slamet Daroyni saat berbincang dengan detikcom, Sabtu, (17/12/2011).
Menempati peringkat pertama, kerusakan paling tinggi adalah Pantai Jakarta. Dalam catatan Institut Hijau Indonesia, dalam menguruk Pantai Jakarta dibutuhkan dana Rp 3,499 triliun untuk menguruk lahan seluas 2700 hektar yang tersebar di 3 kecamatan. Dari dana tersebut hanya memberikan nilai ekomomi tambah sebesar Rp 572 triliun.
"Jadi proyek ini merugi. Belum lagi ribuan nelayan tergusur dan lingkungan tercemar," tandas Slamet.
Hal ini karena tidak dilibatkannya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan tata ruang di wilayah Jakarta Utara. Khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.
"Ironisnya, hanya birokrat dan pengusaha yang dilibatkan. Hal ini nampak dari 75 persen peserta yang hadir dalam Focus Grup Discuccion (FGD) dalam menyusun Perda Tata Ruang. Yaitu pejabat kelurahan, kecamatan, kotamadya, dan konsultan," cetus Slamet.
Menyusul setelah reklamasi pantai Jakarta yaitu Pantai Manado, Sulawesi Utara. Di Pantai Manado, 225 keluarga kehilangan tempat tinggal dan 750 jiwa kehilangan mata pencahariannya. Setelah itu disusul Balikpapan sebanyak 535 nelayan hilang mata pencahariannya dan 1.044 keluarga teracam diusir dari tempat tinggalnya.
"Yang menikmati hasil reklamasi adalah para developer dan pemerintah pun pasang badan," beber Slamet.
Guna mengoreksi kebijakan ini, ribuan nelayan akan menyomasi Presiden SBY. Saat ini tandatangan ribuan nelayan Indonesia timur telah terkumpul. Adapun nelayan di Indonesia barat akan selesai menandatangi petisi di awal tahun. Petisi saat ini masih beredar di Indonesia bagian barat.
"Rencananya awal tahun, Januari 2012 kami akan mengirimkan petisi penolakan reklamasi ke SBY," tandas Slamet.
BERITAJAKARTA.COM — 28-12-2011 14:27
BalasHapusUsai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penanganan banjir di Kampung Pulo, Pondoklabu, Cilandak, Jakarta Selatan, Komnas HAM mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir di lokasi tersebut. Meski begitu, Komnas HAM juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih memikirkan permasalahan jangka pendek yang dialami warga akibat banjir akibat luapan Kali Krukut tersebut.
Komisioner Komnas HAM, Syafurdin Ngulma mengatakan, sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta memang telah melakukan pengerjaan fisik untuk penanganan banjir di Kampung Pulo. Namun demikian, hendaknya Pemprov DKI Jakarta juga memikirkan nasib warga yang hingga kini rumahnya masih terendam banjir. Sebab, pengerjaan fisik yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Kita memberikan apresiasi kepada Dinas PU DKI Jakarta yang telah melakukan berbagai pekerjaan. Namun, secara teknis pekerjaan yang dilakukan Dinas PU ini membutuhkan waktu. Karenanya, harus ada langkah teknis progresif yang diambil," ujar Syafruddin, usai meninjau lokasi pelebaran Kali Krukut, Rabu (28/12).
Sebagaimana diketahui, untuk mengatasi banjir di Kampung Pulo, sejak beberapa bulan terakhir, Dinas PU DKI Jakarta telah mengambil berbagai langkah strategis seperti, normalisisasi Kali Krukut dengan menambah lebar badan kali dari sebelumnya empat meter menjadi enam meter. Lalu, membangun tanggul sepanjang 300 meter serta pembuatan waduk seluas 9.000 meter yang hingga kini masih terus berlangsung.
Melalui langkah yang diambil tersebut, diharapkan banjir tak lagi menggenangi kawasan Kampung Pulo, Pondoklabu. "Solusi teknis sudah berjalan. Diharapkan, empat RT ini bisa terbebas dari banjir," katanya.
Syafruddin juga memaklumi jika penyelesaian penanganan banjir memang membutuhkan waktu cukup panjang. Dinas PU DKI Jakarta juga telah memiliki estimasi waktu dalam pekerjaannya. "Ini pekerjaan teknis, tentunya Pihak PU DKI Jakarta memiliki standar dan prosedur, semoga dalam pengerjaannya tidak mengalami gangguan teknis, agar warga segera terbebas dari banjir," ungkapnya.
Ia juga menambahkan, penanganan banjir di Kampung Pulo hendaknya tidak hanya dilakukan Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi juga harus didukung Kementerian PU melalui Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Sementara itu, Kepala Sarana dan Prasarana Kota Provinsi DKI Jakarta, Andi Baso mengatakan, kebijakan yang diambil dalam menangani banjir di ibu kota merupakan aksi nyata kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Tak hanya itu, untuk membantu korban banjir, Pemprov DKI Jakarta juga mendirikan posko siaga 24 jam.
Sejauh ini, dengan kebijakan yang diambil itu, aliran Kali Krukut dapat menjadi lebih lancar dibanding sebelumnya. Bahkan, normalisasi dilakukan sepanjang satu kilometer agar aliran air benar-benar lancar dan tidak menguap atau menimbulkan banjir. "Karena debit air yang masuk cukup tinggi yakni hingga 40 meter kubik tentu kami siapkan waduk run off untuk mengurangi aliran," ungkap Andi. Bahkan, ditambahkan Andi, nantinya, jika waduk yang dibangun rampung, dapat mengurangi banjir hingga 90 persen.
Pantauan beritajakarta.com, normalisasi Kali Krukut yang tengah berlangsung mengerahkan dua alat berat. Sementara itu, beberapa pekerja juga tampak membongkar gorong-gorong yang selama ini dituding menjadi penyebab banjir.
Sayangnya, saat ini, debit air di Kali Krukut masih cukup tinggi sehingga beberapa rumah masih terllihat tergenang dengan ketinggian air mencapai 60 sentimeter. Terlebih, keberadaan rumah yang terendam itu berada lebih rendah dari muka kali.