"Ini merupakan modal dasar yang digunakan membangun komunitas yang ada dari seluruh kelurahan Jakarta," ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, saat menghadiri acara Halal Bihalal TP PKK DKI Jakarta, Senin (12/9).
Dikatakan Fauzi, anggaran pembangunan Jakarta untuk tahun 2012 mencapai Rp 34 triliun. Dana itu akan digunakan untuk mensejahterakan warga Jakarta. "Saat ini, kami tengah menyusun restrukturisasi jajaran kecamatan dan kelurahan, agar PKK di sana bisa bekerja efektif dengan dana yang lebih bisa digunakan untuk berbagai program," katanya.
Fauzi berjanji, akan mendorong anggaran yang ada sekarang agar bisa lebih dekat dengan pemerintahan terdepan yaitu kecamatan dan kelurahan. "Dan untuk mendayagunakan dana tersebut diharapkan PKK bisa mengetahui aturan yang ada," harap Fauzi.
Untuk program unggulan PKK seperti, pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Fauzi meminta, agar PKK bisa lebih meningkatkan pelayanan serta kualitasnya. "Posyandu dan PAUD saat ini bagian tidak terpisahkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, perlu pembinaan tambahan," tuturnya.
PKK menjadi penting, sebab selain program-programnya yang menyentuh masyarakat juga anggotanya terdiri dari kaum hawa. "Meskipun Jakarta penuh polusi dan hal yang kata orang jelek, tapi usia harapan hidup untuk ibu di ibu kota saat ini mencapai umur 77 tahun. Dengan begitu, lebih banyak yang bisa dilakukan kaum ibu dari pada laki-laki," tandasnya
TRIBUNNEWS.COM. BOGOR -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gerah dengan banyaknya pembangunan di DKI Jakarta serta daerah-daerah lain tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan. Dalam Rapat kerja (Raker) di Istana Bogor Senin (21/2/2011) yang dihadiri anggota kabinet Indonesia Bersatu II, lembaga- lembaga terkait bidang ekonomi, dirut BUMN, dan para gubernur, SBY mengaku kecewa dengan program pembangunan yang dijalankan di Ibukota DKI Jakarta.
BalasHapus"Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, membangun infrastruktur di DKI, semuanya "Pepesan Kosong", tidak jalan!. Barangkali di daerah juga begitu, dalam pertemuan ini kita ingin tidak begitu," ujar SBY, Senin (21/2 2011). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajarannya membuat rencana induk atau master plan yang konkret dan memiliki sasaran yang jelas dilengkapi dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, rencana kerja yang jelas, jumlah investasi dan lapangan kerja yang dapat diserap, serta lainnya. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya implementasi pada penyusunan rencana induk.
"Saya kenyang sekali mendengar banyaknya komitmen. Yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI. Luar biasa banyaknya pada 10 tahun belakangan ini. Semuanya pepesan kosong. Tidak jalan. Barangkali di daerah seperti itu juga. Tidak jalan seperti di DKI. Kita tidak mau di master plan hanya komitmen," kata Presiden ketika membuka rapat kerja pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN) terkait dengan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025.
Turut hadir pada rapat tersebut semua kepala daerah di Indonesia, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, para staf khusus Presiden, jajaran Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), unsur pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian, serta pejabat eselon satu terkait.
Pada kesempatan tersebut, Presiden berharap nilai investasi pada proyek infrastruktur dan noninfrastruktur selama 10 tahun mendatang dapat mencapai 200 miliar dollar AS atau mencapai Rp 2.000 triliun. Investasi ini diharapkan datang dari BUMN, pihak swasta dalam negeri dan luar negeri, mitra negara sahabat, dan lainnya.
Nilai sebesar tersebut diperlukan agar investasi benar-benar bermakna dan memiliki implikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan tenaga kerja. "Saya ingin BUMN menjadi pilar dan kontributor utama," katanya.
Dikatakan, BUMN harus pandai menjalankan bisnis yang memanfaatkan peluang serta tak mengandalkan BUMN. BUMN juga diminta tak serakah dalam menjalankan proyeknya. Jika tak mampu menjalankan keseluruhan proyek, BUMN dapat berbagi dengan pihak swasta.
Kemudian rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dipaparkan. Menteri BUMN Mustafa Abubakar akan memberikan paparannya di bidang ekonomi. Setelah itu jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Indonesia memberikan paparan mereka.
Selanjutnya, peserta rapat akan dibagi ke dalam tiga kelompok dan berdiskusi mengenai rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Keesokan harinya, setiap kelompok akan melakukan presentasi yang disusul sesi tanya-jawab.
Seusai sesi tanya-jawab, Presiden akan diberi laporan mengenai hasil diskusi. Setelah mendengarkan hasil diskusi, Mustafa akan melaporkan komitmen BUMN dalam melakukan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia.