Layanan Publik untuk siapa ?!

Ya, kalimat itu yang keluar jika kita mendengar tentang layanan publik di Indonesia terutama di Jakarta.
memang banyak instansi yang mulai berbenah mencoba meningkatkan pelayan namun terasa masih "hambar".


Istruksi Gubernur No 49 tahun 2011 dimana aturan ini keluar hasil rapat kerja dengan KPK  ( komisi pemberantasan korupsi ) yang ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kereja Perangkat Daerah ( SKPD / UKPD ) untuk melakukan sebagai berikut :

PNS akan di OUTSOURCING ?!

Ya kabar ini mulai santer dibicarakan mungkin karena semakin beratnya APBN pemerintah untuk membiayai para abdi negara yang tergabung dalam KORPS Pegawai Negri.


sedikit info dari beberapa kawan yang berada di lingkungan Depnaker memang ada kabar dimana pemerintah akan stop untuk rekrut CPNS pada tahun 2013 atau 2014.


berikut artikel yang didapat penulis dari detik.com.


Jakarta - Kementerian Keuangan mendukung penggunaan tenaga kerja lepas (outsourcing) untuk bidang yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Pasalnya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) saat ini sudah membengkak.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengatakan, dalam APBN 2011 dana transfer ke daerah memang hanya Rp 393 triliun. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%. Sayangnya, alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan hanya untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).