Transparansi Anggaran APBD 2013, Barani gak ?

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menempel poster APBD DKI 2013 di kantor RW, kelurahan, dan kecamatan di ibu kota. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran bisa lebih transparan dan terkontrol.

"Sekarang poster APBD sudah rampung. Posternya seperti ini. Ini keterbukaan, ini transparansi di web udah detail, sekarang posternya di kelurahan, kecamatan, propinsi, ini program-programnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sambil menunjukkan posternya kepada wartawan di Balai kota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).

Jokowi mengatakan, penempelan poster APBD tersebut merupakan proses keterbukaan dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, di poster tersebut juga dicantumkan nomor telepon pengaduan jika warga menemukan pelanggaran di lapangan.

"Ini keterbukaan dan transparansi karena ada program-programnya. Misalnya program unggulannya berapa miliar, ada untuk kelurahan, kecamatan maupun provinsi," jelas Jokowi.

Selain itu, dengan adanya poster ini masyarakat bisa mengetahui program apa saja yang akan dilakukan pada era Jokowi-Ahok ini.

"Ini supaya masyarakat tahu apa yang mau kita lakukan tahun ini, sudah sangat gamblang dan terbuka. Masyarakat bisa ikut kontrol, awasi, juga bisa mengerti mau dibawa kemana daerahnya," jelasnya.

Pantauan detikcom, poster tersebut berukuran 1 x 0,5 meter. Berbagai macam program beserta nilai anggarannya dapat dilihat di poster itu.

semoga langkah pimpinan jakarta ini juga bisa diikuti oleh pemerintahan lokal setempat mulai dari kecamatan, kelurahan, LMK, RW dan RT. 
pertanyaannya berani gak ya ?

85 % APBD untuk Kelurahan dan Kecamatan

BERITAJAKARTA.COM — 11-12-2012 14:32

Upaya pengawasan penggunaan anggaran dilakukan Pemprov DKI dengan memantau realisasi penyerapan anggaran di kelurahan dan kecamatan. Tercatat hingga 3 Desember 2012 penyerapan APBD DKI 2012 untuk program penguatan kelurahan dan kecamatan sudah mencapai 85,44 persen atau Rp 857,2 miliar dengan total anggaran Rp 1 triliun. Setidaknya ada lima kecamatan dan kelurahan yang penyerapan anggarannya paling besar. Diharapkan penyerapan anggaran ini bisa ditingkatkan pada pelaksanaan anggaran tahun depan.

Lima kecamatan yang penyerapan anggarannya terbesar yakni Kecamatan Sawahbesar-Jakarta Pusat mencapai 97,91 persen, Kecamatan Grogolpetamburan-Jakarta Barat hingga 96,57 persen, Kecamatan Pademangan-Jakarta Utara hingga 96,44 persen, Kecamatan Cempakaputih-Jakarta Pusat mencapai 95,56 persen, serta Kecamatan Cakung-Jakarta Timur mencapai 95,37 persen.

Sementara kelurahan yang penyerapannya tertinggi yakni, Kelurahan Lagoa-Jakarta Utara mencapai 99,52 persen, Kelurahan Manggabesar-Jakarta Barat hingga 99,35 persen, Kelurahan Kalisari-Jakarta Timur 99,28 persen, Kelurahan Cengkarengbarat-Jakarta Barat mencapai 99,18 persen, serta Kelurahan Keagungan-Jakarta Barat hingga 99,16 persen.

Ini Anggaran JOKOWI untuk APBD DKI 2013

BERITAJAKARTA.COM — 10-12-2012 13:49

Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merampungkan pembahasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Pendapatan Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya, kedua institusi tersebut akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2013.  

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui, pembahasan mengenai KUA PPAS telah rampung. Selanjutnya, kata Jokowi, pihaknya akan melanjutkan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2013. "Sekarang tinggal masuk ke RAPBD. Semoga Jumat nanti sudah bisa memberikan nota penjelasan," ujar Jokowi, di Balaikota, Senin (10/12).

Diungkapkan Jokowi, pihaknya mengajukan APBD tahun 2013 mencapai Rp 46 triliun. Adapun pos anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang pendidikan. Sayangnya, ia tidak menyebutkan berapa besar alokasi anggaran untuk bidang pendidikan tersebut. "Kami ajukan kira-kira Rp 46 triliun. Pos terbesar untuk pendidikan," kata Jokowi.

Jokowi pun berjanji akan menunjukkan pos-pos anggaran tersebut kepada masyarakat agar bisa diawasi penggunaannya. Bahkan, besaran alokasi anggaran tersebut akan ditempel di kantor-kantor lurah maupun tingkat RT/RW agar bisa diketahui masyarakat. "Nanti kalau sudah final ditempel. Kalau masih dalam proses seperti saat ini masih bisa berubah-ubah," kata Jokowi.

Layanan Publik untuk siapa ?!

Ya, kalimat itu yang keluar jika kita mendengar tentang layanan publik di Indonesia terutama di Jakarta.
memang banyak instansi yang mulai berbenah mencoba meningkatkan pelayan namun terasa masih "hambar".


Istruksi Gubernur No 49 tahun 2011 dimana aturan ini keluar hasil rapat kerja dengan KPK  ( komisi pemberantasan korupsi ) yang ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kereja Perangkat Daerah ( SKPD / UKPD ) untuk melakukan sebagai berikut :