Kantor RW 10 DISEGEL Warga

ya untungnya kejadian ini tidak terjadi di wilayah RW kita tercinta kelurahan wijaya kusuma. Namun apa yang sebenarnnya menyebabkan hal ini bisa terjadi, apa motif dari kegiata segel menyegel itu ? mengapa banyak sekali pemimpin kita yang begitu cinta dengan posisinya saat ini sampai tidak rela melepas jabatan itu sampai puluhan tahun lamanya. memang ada uang operasional untuk RT dan RW namun sesungguhnya jika dibandingkan dengan pekerjaan sosialnya hingga malam hari bahkan sabtu dan minggu apakah sepadan? atau ada sumber penghasilan lain ? atau hanya mendapatkan kepuasan menjadi pemegang kekuasaaan semata ? mari kita simak liputannya.

BERITAJAKARTA.COM — 17-04-2013 18:12

Tak terima calon yang diusungnya kalah dalam pemilihan Ketua RW, seorang warga melampiaskan kekecewaanya dengan menyegel Kantor Sekretariat RW 10 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Alhasil, karena penyegelan itu, aktivitas yang biasa dilakukan di Kantor Sekretariat RW 10 pun menjadi terganggu, termasuk pembagian jatah beras miskin (raskin) kepada warga setempat. 

Ketua RW 10 Kelurahan Kapuk, Ardali yang terpilih kembali untuk ketiga kalinya dalam pemilihan RW 10 menuturkan, penyegelan Kantor Sekretariat RW 10 itu dilakukan terkait pemilihan ketua RW yang baru saja dilangsungkan. Saat itu, kata Ardali, rekannya Sajim yang juga merupakan mantan Ketua RW 10 mendukung Slamet Warnadi untuk menjadi Ketua RW 10. Namun, dalam pemilihan yang dilangsungkan Minggu (14/4), Slamet Warnadi berhasil dikalahkan oleh Ardali.

"Yang menyegel kantor sekretariat RW dilakukan pak Sajim. Saya juga sudah tanyakan ke yang bersangkutan dan dia mengakuinya," ujar Ardali, Rabu (17/4). 

Selain jagonya kalah, kata Ardali, Sajim juga diduga kecewa karena merasa sebagai penyumbang terbesar saat pembangunan kantor RW tersebut. Padahal, kata Ardali, sumbangan tenaga maupun materil dari warga lainnya juga banyak sehingga tak ada alasan bagi Sajim untuk menyegel kantor sekretariat RW tersebut. 

Dikatakan Ardali, karena keberadaan beras raskin di teras kantor sekretariat RW, dirinya sudah meminta agar Sajim membuka segel agar beras tersebut bisa segera dibagikan kepada warga. "Saya sudah meminta agar kantor sekretariat RW dibuka. Terlebih beras dan data penerima beras itu ada di kantor sekretariat RW. Kalau lama tak dibagikan, saya khawatir beras akan membusuk," katanya. 

Menanggapi hal ini, Lurah Kapuk, Risan H Mustar berjanji segera menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah. Rencananya, kata Risan, pihaknya akan melakukan mediasi pada Kamis (18/4) besok untuk mencari solusi atas permasalahan ini. "Saya sudah mengetahui persoalannya. Mudah-mudahan besok kami adakan pertemuan dan mendapatkan solusi terbaik atas masalah ini," tandasnya

Transparansi Anggaran APBD 2013, Barani gak ?

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menempel poster APBD DKI 2013 di kantor RW, kelurahan, dan kecamatan di ibu kota. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran bisa lebih transparan dan terkontrol.

"Sekarang poster APBD sudah rampung. Posternya seperti ini. Ini keterbukaan, ini transparansi di web udah detail, sekarang posternya di kelurahan, kecamatan, propinsi, ini program-programnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sambil menunjukkan posternya kepada wartawan di Balai kota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).

Jokowi mengatakan, penempelan poster APBD tersebut merupakan proses keterbukaan dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, di poster tersebut juga dicantumkan nomor telepon pengaduan jika warga menemukan pelanggaran di lapangan.

"Ini keterbukaan dan transparansi karena ada program-programnya. Misalnya program unggulannya berapa miliar, ada untuk kelurahan, kecamatan maupun provinsi," jelas Jokowi.

Selain itu, dengan adanya poster ini masyarakat bisa mengetahui program apa saja yang akan dilakukan pada era Jokowi-Ahok ini.

"Ini supaya masyarakat tahu apa yang mau kita lakukan tahun ini, sudah sangat gamblang dan terbuka. Masyarakat bisa ikut kontrol, awasi, juga bisa mengerti mau dibawa kemana daerahnya," jelasnya.

Pantauan detikcom, poster tersebut berukuran 1 x 0,5 meter. Berbagai macam program beserta nilai anggarannya dapat dilihat di poster itu.

semoga langkah pimpinan jakarta ini juga bisa diikuti oleh pemerintahan lokal setempat mulai dari kecamatan, kelurahan, LMK, RW dan RT. 
pertanyaannya berani gak ya ?

Upah Minimum Provinsi DKI 2013, Rp. 2.200.000 HOREE

Metrotvnews.com, Jakarta: Forum Buruh Jakarta atau FBJ menyambut gembira penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2013 sebesar sebesar Rp2.216.243,68.

Besaran angka UMP 2013 yang ditetapkan dalam sidang Dewan Pengupahan DKI sekitar 112 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) senilai Rp1.978.789. Namun, angka itu lebih rendah dibanding tuntutan awal yang diusung para buruh sebesar Rp2.799.067.

Usai mendengar hasil penetapan UMP 2013, Sekretaris Jenderal FBJ DKI, Mohammad Toha, segera beranjak ke luar ruangan rapat untuk mengabarkan kepada buruh lainnya yang masih menunggu di halaman Balai Kota DKI.

"Alhamdulilah 1 Syuro yang katanya angker, 1 Muharam Tahun Baru Islam, ada hadiah besar bagi kita semua. UMP 2013 naik 44 persen dari tahun 2012 menjadi Rp2.216.243,68," kata Toha saat berorasi di halaman Balaikota, Rabu (14/11) malam.

Ini Anggaran JOKOWI untuk APBD DKI 2013

BERITAJAKARTA.COM — 10-12-2012 13:49

Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merampungkan pembahasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Pendapatan Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya, kedua institusi tersebut akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2013.  

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui, pembahasan mengenai KUA PPAS telah rampung. Selanjutnya, kata Jokowi, pihaknya akan melanjutkan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2013. "Sekarang tinggal masuk ke RAPBD. Semoga Jumat nanti sudah bisa memberikan nota penjelasan," ujar Jokowi, di Balaikota, Senin (10/12).

Diungkapkan Jokowi, pihaknya mengajukan APBD tahun 2013 mencapai Rp 46 triliun. Adapun pos anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang pendidikan. Sayangnya, ia tidak menyebutkan berapa besar alokasi anggaran untuk bidang pendidikan tersebut. "Kami ajukan kira-kira Rp 46 triliun. Pos terbesar untuk pendidikan," kata Jokowi.

Jokowi pun berjanji akan menunjukkan pos-pos anggaran tersebut kepada masyarakat agar bisa diawasi penggunaannya. Bahkan, besaran alokasi anggaran tersebut akan ditempel di kantor-kantor lurah maupun tingkat RT/RW agar bisa diketahui masyarakat. "Nanti kalau sudah final ditempel. Kalau masih dalam proses seperti saat ini masih bisa berubah-ubah," kata Jokowi.