Akhirnya MRT dibangun JOKOWI

JAKARTA– Pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) tahap I (Lebakbulus – Bundaran HI) mulai mendapat titik terang. 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak mempersoalkan sistem bunga pinjaman dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA). Jokowi mengatakan, bunga pinjaman JICA tersebut sangat murah dan jangka waktu pengembalian lebih lama. Hal itu lebih memberikan keringanan terhadap Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam melakukan pengembalian. “Sebetulnya bunganya sangat murah. Jangka pengembalian juga panjang. Saya sih enggak ada masalah,” kata Jokowi seusai memimpin rakor tentang MRT di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. 

Pembangunan MRT Jakarta untuk tahap I menggunakan da na pinjaman dari JICA sebesar 120 miliar yen. Pinjaman ini akan dikembalikan dalam jangka waktu 20 tahun dengan tingkat suku bunga 0,25%. Proyek MRT tahap I sepanjang 15,7 kilometer berbiaya Rp15 triliun. Waktu tempuh Lbakbulus – Bundaran HI hanya sekitar 30 menit jika menggunakan MRT. Jokowi menambahkan, karena pinjaman JICA ini bersifat jangka panjang, pihaknya berupaya berpikir agar tidak hanya untuk 20-30 tahun, tapi lebih berpikir pada 50 tahun atau 100 tahun mendatang. 

Maka itu, dalam pembangunan infrastruktur MRT ini juga harus dikaji tentang pemaksimalan manfaat lahan bawah tanahnya. Lahan itu dapat digunakan parkir bawah tanah, dibangun pusat grosir bawah tanah, dan depo di bawah tanah. Rakor tersebut juga diikuti Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Direksi PT MRT Jakarta, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Institut Studi Transportasi (Instran), dan pejabat dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna menambahkan, pinjaman yang diberikan JICA merupakan keputusan pemerintah pusat yang meminta. Pengajuan itu melalui Kementerian Koordinator Perekonomian, Bappenas, Kemenhub, dan Kemenkeu, bukan keputusan Pemprov DKI Jakarta. 

Alasan pemerintah memilih Jepang melalui JICA adalah Jepang memberikan jangka waktu pengembalian lama dan suku bunga rendah. Metode pen gembalian ini melewati persyaratan dari JICA yakni kajian teknis, konsultan, kontraktor, dan pengadaan barang dan jasa dari Jepang. “Syarat ini lumrah dalam setiap perjanjian pinjaman. Kalau kita tidak memenuhi syarat itu atau melakukan tender internasional, suku bunganya bisa melebihi 1% dan jangka waktunya pun lebih cepat,” ungkap Dedy. 

Dia menegaskan, dalam pembangunan MRT ini Indonesia tidak dirugikan, apalagi Pem prov DKI Jakarta. Pinjaman ini sudah saling menguntungkan. Sedangkan Deputi Bidang Koordinator Infrastruk tur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Luky Eko Wiryanto, mengatakan, warga Jakarta perlu diberikan penjelasan lebih konkret tentang efek positif atas keberadaan MRT. 

Angkutan massal ini harus dimiliki oleh Jakarta karena kondisi kemacetan di Jakarta semakin parah. Masyarakat perlu diberikan fasilitas publik yang bisa mengakomodasi kebutuhan angkutan dengan jumlah massal. Mengenai ketakutan warga di sekitar Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan bahwa jalur layang akan merugikan pelaku bisnis, menurut Luki Eko, sangatlah kurang masuk akal. 

Dalam kajiannya dan fakta keberadaan MRT di negara lain, angkutan ini tidak menimbulkan suara bising. Properti komersial tetap menjalankan usahanya. Luky melanjutkan, keraguan Pemprov DKI Jakarta dalam memutuskan proyek ini karena ada warga yang tidak menyetujui keberadaan koridor MRT ini menggunakan jalur layang. “Kajian tentang MRT ini tidak dipahami,” ujarnya. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Nugroho Indrio mengungkapkan, pihaknya konsentrasi agar MRT tetap dilaksanakan. Kemenhub melihat kemacetan Jabodetabek terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyediakan angkutan publik dengan kemampuan membawa penumpang dengan jumlah lebih be ar. 

“MRT ini jawaban untuk kemacetan transportasi Jakarta,” ujar Nugroho. Sayangnya, rakor ini belum mendapatkan keputusan konkret dari Jokowi karena berlangsung alot dan tidak fokus dalam membahas MRT. Hal itu dipicu oleh kehadiran perwakilan warga Jalan Fatmawati yang selalu protes keras. l ilham safutra