Tiga bidang pelayanan di Pemprov DKI kini mendapat pengawasan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK juga telah mensurvei 3 bentuk pelayanan itu, karena berkaitan langsung dengan publik, sehingga harus diberikan pengawasan khusus untuk mencegah terjadinya korupsi.
"Tadi KPK memaparkan hasil survei pelayanan yang terindikasi rawan korupsi di seluruh Indonesia," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, usai bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).
Menurut Basuki, khusus di DKI Jakarta ada 3 bidang pelayanan yang disurvei KPK, yaitu yang langsung berkaitan dengan publik. Antara lain pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan pelayanan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Hanya 3 dari 172 pelayanan yang kita lakukan, ya tidak mencerminkan juga nilai pelayanan di Jakarta. Lagi pula relatif baik, karena KTP masih urusan Kemendagri, SIUP relatif baik, dan IMB tahun depan masyarakat bisa langsung mendaftar online," paparnya.
